ADE RIZKI NURUL FARADILA, NPM. 131000218 (2016) DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERKARA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
7. KATA PENGANTAR.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB I.pdf Download (429kB) | Preview |
|
|
Text
3. LEMBAR PENGESAHAN DEKAN.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (227kB) | Preview |
|
|
Text
8. DAFTAR ISI.pdf Download (97kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) |
|
|
Text
10. BAB II.pdf Download (630kB) | Preview |
Abstract
Posisi hakim menjadi kuat karena kedudukannya secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24 Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan putusan yang tepat. Peluang ini membawa konsekuensi terjadinya disparitas pemidanaan. Dalam praktik peradilan yang menangani perkara korupsi sering terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai jangka waktu lamanya pemidanaan yang dijatuhkan tetapi juga mengenai jenis pidana serta praktik pelaksanaan pidana tersebut. Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak dilandasi dasar atau alasan yang rasional dapat membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan hukum yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Atas dasar tersebut timbul indentifikasi masalah yaitu : Bagaimana komparasi disparitas pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ? Apa yang menjadi faktor penyebab putusan hakim menimbulkan disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ? Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mengatasi disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial ? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan dan penelitan lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan : Pertama, berdasarkan hasil komparasi putusan terdapat putusan yang mengandung disparitas pemidanaan secara horizontal (antar Pengadilan Negeri) dan disparitas pemidanaan secara vertikal (antar Pengadilan Negeri dengan Pengadilan tingkat banding dan kasasi). Faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan yaitu : faktor yang disebabkan oleh sistem hukum yang dianut Negara Indonesia, faktor yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan, faktor yang disebabkan oleh aparat penegak hukum dan faktor yang disebabkan oleh terdakwa yang diadili dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial itu sendiri. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) yakni : membuat suatu pedoman pemidanaan bagi hakim dalam memutus perkara, mengadakan pembinaan dan pelatihan bagi personil hakim, serta melakukan perekrutan hakim secara transparan, jujur, adil dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Pemidanaan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2013 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 02 Sep 2016 01:27 |
| Last Modified: | 02 Sep 2016 01:27 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/9594 |
Actions (login required)
 |
View Item |
