KAJIAN KRITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG KERUKUNAN BERAGAMA DI KABUPATEN KUNINGAN (Studi Kasus Tentang Skb Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: Kep-033/A/Ja/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008).

TOTO TOHARUDDIN, NPM. 139020033 (2016) KAJIAN KRITIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG KERUKUNAN BERAGAMA DI KABUPATEN KUNINGAN (Studi Kasus Tentang Skb Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: Kep-033/A/Ja/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008). Disertasi(S3) thesis, UNPAS.

Text Toto Toharuddin (Agustus 2016).doc Download (198kB)

Abstract

Masalah dalam penelitian ini, yaitu tentang belum terimplementasikan secara efektif tentang Kebijakan Surat Keputusan Bersama tentang Kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus tentang Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 tahun 2008), sehingga mengancam situasi kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sub fokus masalah dalam penelitian ini terletak pada upaya penerapan pendekatan content of policy dan context of implementation dalam dimensi implementasi kebijakan SKB Nomor 3 tahun 2008 tentang Kerukunan Beragama di Kabupaten Kuningan yang mendasarkan pada pernyataan masalah yang diungkapkan selama penelitian ini, untuk kemudian dikembangkan. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif kualitatif, bersifat mendalam, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, menekankan pada pengembangan apresiasi dan motivasi apa yang dilakukan orang, unit-unit atau organisasi dengan asumsi untuk memahami perilaku manusia, memahami objek yang diteliti, menarik makna dari ide-ide, sikap dan motif yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti menjadi instrumen atau alat penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan pendekatan metode studi kasus. Hasil penelitian, tentang SKB Nomor 3 tahun 2008 menyangkut kerukunan Beragama di Kabupeten Kuningan telah menemukan penguatan terhadap implementasi kebijakan dan pengembangan teori dari Grindle (1980) yaitu bahwa Implementasi kebijakan SKB Nomor 3 tahun 2008 akan berjalan efektif apabila pada dimensi content of policy memuat: (1) Isi dari SKB Tiga Nomor 3 tahun 2008 tidak multi tafsir, (2) Adanya rasa keadilan (3) Pemerintah tidak bersikap ambigu/ragu dalam menentukan status Ahmadiyah, sedangkan dari Context of implementation, telah dikembangkan bahwa SKB Nomor 3 tahun 008 akan berjalan efektif apabila: (1) Konsisten dalam penegakan hukum (2) adanya pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten serta (3) harmonisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2016
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	18 Aug 2016 15:21
Last Modified:	18 Aug 2016 15:22
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/9456

Actions (login required)

View Item