TINJAUAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN EKSISTENSI PEMERINTAHAN DESA

MERLINA BUDI ASTUTI, NPM. 071000422 (2016) TINJAUAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN EKSISTENSI PEMERINTAHAN DESA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text 3. KATA PENGANTAR mei.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text 4. Bab 1 Mei.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text 5. Bab 2 Mei.pdf Download (309kB) | Preview
	Text 6. Bab 3 Mei.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
Preview	Text 9. DAFTAR PUSTAKA mei.pdf Download (63kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Oleh karena itu memperkuat Pemerintahan Desa (Desa) merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan daripada Otonomi Daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dimana Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Penelitian ini difokuskan pada Bagaimana eksistensi pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa sebagai daerah yang akan memiliki otonomi (desa). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini, Kerjasama desa antar desa dan desa dengan pihak ketiga, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencegah ketimpangan antar desa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan keperluan, dan merupakan perkongsian dengan pihak pemerintah desa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kata kunci dalam pembangunan dengan asas otonomi yang luas (seluas-luasnya) adalah melalui kerjasama, baik kerjasama antara desa dan kerjasama dengan pihak ketiga, karena desa memiliki keterbatasan dan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan, selain itu juga desa memiliki keterbatasan dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan yang bisa menjangkau pelayanan bagi seluruh masyarakatnya, sehingga diperlukan adanya kerjasama desa untuk menjembatani keterbatasan yang ada di desa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa yang berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat sesuai dengan keperluan, dan merupakan perkongsian dengan pihak pemerintah desa dalam usaha meningkatkan keupayaan masyarakat. Kata Kunci : Implementasi, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2008
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	16 Aug 2016 14:51
Last Modified:	16 Aug 2016 14:51
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/9009

Actions (login required)

View Item