PENCALONAN MANTAN TERPIDANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN LEGISLATIF BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DAN NILAI MORAL

Rafly Pebriansya, Rafly Pebriansya (2025) PENCALONAN MANTAN TERPIDANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN LEGISLATIF BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM DAN NILAI MORAL. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1.COVER.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text 4.BAB I.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text 5.BAB II.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text 5.BAB II.pdf Download (222kB) | Preview
	Text 6.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text 7.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text 8.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB)
Preview	Text 9.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (505kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji isu kompleks pencalonan mantan terpidana pada pemilihan kepala daerah dan legislatif di Indonesia, yang memunculkan pertentangan antara perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan upaya mewujudkan pemerintahan bersih serta berintegritas. Dilatarbelakangi oleh jaminan konstitusional hak politik warga negara yang berhadapan dengan kekhawatiran publik atas rekam jejak moral calon, penelitian ini menganalisis tiga masalah utama: (1) pengaturan dan batasan hak politik mantan terpidana dalam perspektif HAM; (2) pemaknaan filosofis pemberian hak tersebut dalam konteks nilai moral dan tujuan pemidanaan; serta (3) perbandingan praktik di Indonesia dengan negara lain ditinjau dari nilai moral masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-filosofis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yuridis menganalisis peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan filosofis mengkaji nilai-nilai moral yang mendasari kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (bahan hukum primer, sekunder, tersier) dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung serta anggota masyarakat untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi di Indonesia menerapkan model keseimbangan bersyarat, dengan mengizinkan pencalonan mantan terpidana setelah 5 tahun menyelesaikan pidana disertai kewajiban mengumumkannya secara terbuka. Secara filosofis, kebijakan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan rehabilitatif, namun bertentangan dengan nilai moral mayoritas masyarakat yang skeptis, khususnya terhadap terpidana korupsi. Direkomendasikan agar partai politik memperketat seleksi kandidat, KPU meningkatkan transparansi informasi, dan masyarakat menjadi pemilih cerdas yang aktif meneliti latar belakang calon. Sinergi antara regulasi, partai politik, dan kesadaran masyarakat diidentifikasi sebagai kunci mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Kata Kunci : Hak Politik, Mantan Terpidana, Pemilihan Kepala Daerah dan Legislatif, Hak Asasi Manusia, Nilai Mora

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	28 Nov 2025 02:55
Last Modified:	28 Nov 2025 02:55
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81885

Actions (login required)

View Item