Yericho Goksen Silalahi, Yericho Goksen Silalahi (2025) PENERAPAN PASAL 46 AYAT (2) KUHAP TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN BARANG RAMPASAN NEGARA YANG TIDAK LAKU LELANG DI RUPBASAN KELAS 1 BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 03/PMK.06/2011. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (34kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (294kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (133kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (116kB) | Preview |
Abstract
Proses penegakan hukum pidana ditempuh melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Membuktikan bahwa barang bukti menjadi bagian penting dalam proses hukum pidana, dalam persidangan tersebut akan keluarnya sebuah putusan pengadilan yang memutuskan bagaimana nasib dari barang bukti yang telah di dapat dan dikumpulkan selama proses persidangan itu berjalan sampai akhirnya keluar sebuah putusan pengadilan yang menetapkan barang bukti tersebut, disita/rampas oleh negara, dikembalikan, dimusnahkan atau di pergunakan dalam proses persidangan selanjutnya, jika dalam putusan pengadilan tersebut hakim menentukan untuk dirampas oleh negara, maka sepenuhnya barang bukti tersebut sudah menjadi hak milik negara atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap/inkracht. Berdasarkan hal tersbut timbul beberapa permasalahan antara lain, Bagaimana kaitan pasal 46 ayat 2 dengan PERMENKEU No 03/PMK.06/2011 terhadap Barang Rampasan Negara yang tidak laku lelang di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Bagaimana pertanggung jawaban RUPBASAN dalam pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara dari hasil tindak pidana yang terdapat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Bagaimana upaya yang dilakukan Kejaksaan dalam menangani permasalahan terhadap Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara tidak laku lelang, dikaitkan dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011. Metode penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menjelaskan permasalahan hukum dan fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang muncul, disusun secara sistematis dan kemudia dianalisis. Metode pendeketan yang digunakan yaitu yuridis normatif dimana pendekatannya berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, dan peraturan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang actual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penulis selanjutnya menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjadikan suatu informasi yang bermanfaat. Hasil penelitian ini menyimpulkan adanya ketidakmaksimalan dan kurang nya ke efisiensian waktu dalam proses-proses yang harus dilewati dalam penanganannya, Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib, Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut, Meminimalisir terjadinya penumpukan dan mencegah kerusakan yang berdampak pada barang-barang, adanya penumpukan akan berakibat pada pengelolaan yang kurang maksimal, membuat pihak pengelola kewalahan dalam penanganannya. Kata kunci: Pertanggung Jawaban, Barang Rampasan, Lelang
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 25 Nov 2025 02:12 |
| Last Modified: | 25 Nov 2025 02:12 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81862 |
Actions (login required)
 |
View Item |
