ANALISIS PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP MAHASISWA PENYALAHGUNA DANA KIPK

Labib Rasyidi, Labib Rasyidi (2025) ANALISIS PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP MAHASISWA PENYALAHGUNA DANA KIPK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text I. BAB 1.pdf Download (253kB) | Preview
Preview	Text J. BAB 2.pdf Download (231kB) | Preview
	Text K. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (254kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) oleh mahasiswa yang memanipulasi data agar seolah tergolong tidak mampu, ditinjau berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data BPS (2022) menunjukkan hanya 6,41% penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan tinggi, terutama akibat keterbatasan finansial. Untuk mengatasinya, KIPK ditujukan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini ingin mengkaji apakah penyalahgunaan dana KIPK termasuk dalam tindak pidana korupsi dengan melihat hukum positif di Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung wawancara dengan jaksa dan data sekunder, yang kemudian semuanya disajikan secara deskriptif analitis untuk menjelaskan keterkaitan antar data yang didapatkan. Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa yang memalsukan dokumen agar lolos sebagai penerima KIPK dapat dikenakan Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999. Tindakan ini tidak hanya merugikan APBN secara langsung, tetapi juga menurunkan potensi hasil investasi SDM yang diharapkan meningkatkan produktivitas nasional. Oleh karena itu, sanksi administratif seperti pencabutan status KIPK saja tidak memadai. Diperlukan penerapan sanksi pidana untuk memberikan efek jera dan melindungi dana publik. Kata Kunci: KIPK, Korupsi, Investasi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Nov 2025 02:04
Last Modified:	25 Nov 2025 02:04
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81861

Actions (login required)

View Item