PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KELURAHAN CIBIRU HILIR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Putri Tahlia Margaretha, Putri Tahlia Margaretha (2025) PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KELURAHAN CIBIRU HILIR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text G. BAB I.pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text H. BAB II.pdf Download (167kB) | Preview
	Text I. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text J. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (170kB)
	Text K. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91kB) | Preview

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan instrumen fundamental yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak-hak tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya melalui mekanisme sporadik, seringkali ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kelurahan Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi masyarakat, serta merumuskan akibat hukum dan solusi atas permasalahan yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesenjangan antara regulasi dengan implementasi praktisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik di lokasi penelitian tidak berjalan sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997. Kegagalan proses ini disebabkan oleh faktor-faktor penting yaitu (1) data yuridis berupa alas hak (warkah) yang cacat, karena riwayat perolehannya di masa lalu tidak memenuhi syarat pembuktian tertulis menurut Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 dan seringkali mengabaikan kewajiban penggunaan akta PPAT dalam jual beli sebagaimana diamanatkan Pasal 37 peraturan yang sama; (2) tidak terpenuhinya Asas Contradictoire Delimitatie karena pemohon tidak mampu menunjukkan batas fisik tanah secara pasti, yang diperparah oleh adanya sengketa dan klaim tumpang tindih. Kendala ini berakar dari faktor yuridis, fisik, serta sosialekonomi berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibat hukum dari kondisi ini adalah ditolaknya permohonan pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, yang menyebabkan pemohon tidak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan kebuntuan ini adalah melalui jalur litigasi di pengadilan guna mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap sebagai warkah baru yang definitif untuk dasar pendaftaran. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sporadik, Kepastian Hukum, Sengketa Tanah, PP No. 24 Tahun 1997.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 Nov 2025 06:31
Last Modified:	24 Nov 2025 06:31
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81858

Actions (login required)

View Item