Dini Isnava Tratasukma, Dini Isnava Tratasukma (2025) UPAYA HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL OLEH MASYARAKAT YANG TERDAMPAK OLEH PEMBUANGAN DAN PEMBAKARAN LIMBAH PABRIK SECARA ILEGAL DI KABUPATEN MAJALENGKA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (95kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (78kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (76kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (124kB) | Preview |
Abstract
Pertumbuhan industri di Majalengka berdampak positif bagi ekonomi, namun juga menimbulkan pencemaran lingkungan akibat pembuangan dan pembakaran limbah ilegal. Hal ini terjadi di Desa Sukahaji yang TPSnya (Tempat Pembuangan Sementara) dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah dari pabrik kulit sepatu sintetis. Limbah tersebut kemudian dibakar oleh salah seorang warga, sehingga menimbulkan asap dan bau yang menyengat. Sdri. Rodiah yang bertempat tinggal tidak jauh dari TPS tersebut terkena dampaknya, yaitu merasakan kesulitan bernapas. Berdasarkan peristiwa tersebut perlu diberikan pendapat hukum mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh Sdri. Rodiah selaku korban terhadap pelaku atas tindakan dumping limbah dan pembakaran secara ilegal yang telah merugikannya, dan hal-hal yang akan menjadi penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu interpretasi hukum yaitu proses menafsirkan makna yang berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dengan menggunakan jenis interpretasi gramatikal, interpretasi autentik dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perbuatan dumping atau pembuangan limbah pabrik dan pembakaran sampah yang tidak sesuai dnegan persyaratan teknis merupakan perbuatan tindak pidana. Korban yang merasa dirugikan dapat membuat laporan pengaduan kepada dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian akan dilakukan penyelidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setempat, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Apabila tidak terdapat PPNS, maka dapat membuat laporan pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Begitupun, dengan pemilik usaha atau pabrik yang akan dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah apabila dumping limbah yang dilakukan tidak memiliki izin, dan pengangkut yang memalsukan pengiriman dengan dokumen asli tapi fiktif, atau membuang limbah B3 sembarangan demi keuntungan. Sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Terdapat beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum, diantaranya yaitu jumlah petugas yang kurang memadai, tidak adanya PPNS di Dinas Lingkungan Hidup dan kurangnya jumlah PPNS di Satpol PP yang membuat penyidikan kurang optimal. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan sikap pasif pemerintah desa. Kata Kunci : Penegakan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Limbah, Dumping Limbah, Pembakaran Sampah.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 13 Nov 2025 02:30 |
| Last Modified: | 13 Nov 2025 02:30 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/81804 |
Actions (login required)
 |
View Item |
