PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Gilang Ramadhan, Gilang Ramadhan (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBER PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (76kB)
	Text G. BAB 1.pdf Download (161kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (173kB)
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text K. BAB 5.pdf Download (88kB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (99kB)

Abstract

Pornografi online merupakan kejahatan mayantara (cybercrime) dan dikelompokkan dalam pornografi online (cyberporn). pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Prakteknya penegakan hukum terhadap pornografi masih banyak kendala karena menyangkut teknologi cyber. Berdasarkan hal tersebut, penulis menemukan dua permasalahan diantaranya: 1) Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Pornografi Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik? 2) Bagaimana Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Pornografi Melalui Media Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa baik UU Pornografi dan UU ITE dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan Pasal tersebut yang cukup luas. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum mampu memberi manfaat dalam menangani kejahatan di pornografi karena undang-undang pornografi masih memiliki kelemahan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan menyewakan produk pornografi, ada dua yaitu: Secara preventif yang lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Secara represif penyalahgunaan teknologi informasi dibidang pornografi sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Cyber Pornografi, Media Elektronik

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	14 Oct 2025 03:44
Last Modified:	14 Oct 2025 03:44
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/80572

Actions (login required)

View Item