PENDAPAT HUKUM BAGI INDAH TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH AJI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Anggun Nurul Isma, Anggun Nurul Isma (2025) PENDAPAT HUKUM BAGI INDAH TERHADAP POLIGAMI TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH AJI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN). Laporan D3 thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (100kB)
	Text G. BAB 1.pdf Download (96kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (80kB)
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (104kB)

Abstract

Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Maraknya fenomena poligami tanpa izin yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai penyelenggara negara, ASN seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum, termasuk dalam hal pernikahan. Namun, praktik poligami tanpa izin masih terjadi dan belum sepenuhnya mendapatkan penegakan hukum yang tegas. Permasalahan dalam memorandum hukum ini adalah 1. Apakah poligami yang dilakukan oleh Aji dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2. Apakah akibat hukum dari poligami tanpa izin yang dilakukan Aji sebagai ASN terhadap hak dan kewajiban? 3. Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh Indah terhadap poligami tanpa izin yang dilakukan oleh Aji sebagai ASN? Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan interpretasi hukum, yaitu interpretasi hukum gramatikal yang menafsirkan undang-undang menurut arti katakata yang terdapat pada undang-undang tersebut. Interpretasi hukum sistematis merupakan penghubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau undang-undang lain. Hasil penulisan memorandum hukum ini adalah upaya yang dapat dilakukan Indah sebagai korban dari poligami tanpa izin yang dilakukan oleh Aji sebagai ASN yaitu dapat mengajukan gugatan perdata dan administratif sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak-haknya yang dilanggar. Gugatan ini dapat berupa tuntutan atas pemenuhan nafkah lahir dan batin secara adil, serta kompensasi atas kerugian psikologis, sosial, atau ekonomi yang dialami. Selain itu, gugatan juga dapat diajukan apabila pelaksanaan poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum, seperti tidak adanya izin dari pengadilan agama atau tidak adanya persetujuan dari istri pertama, yang secara hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Kata Kunci: Poligami tanpa izin, Tindakan Hukum, Pelanggaran ASN

Item Type:	Thesis (Laporan D3)
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	14 Oct 2025 02:45
Last Modified:	14 Oct 2025 02:45
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/80566

Actions (login required)

View Item