PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI DI LINGKUNGAN KAMPUS KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Zaki Al Abraar, Muhammad Zaki Al Abraar (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI DI LINGKUNGAN KAMPUS KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (23kB)
	Text F. BAB I.pdf Download (273kB)
	Text G. BAB II.pdf Download (310kB)
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB)

Abstract

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan pada saat unjuk rasa. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dan kepentingan kelompok unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Proses penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dalam penanganan demonstrasi adalah diberikan sanksi melalui mekanisme persidangan kode etik kepolisian dan hukuman pidana. Faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi adalah lemahnya pengawasan terhadap aparat penanganan demonstrasi. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Demonstrasi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	08 Oct 2025 08:01
Last Modified:	08 Oct 2025 08:01
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/80473

Actions (login required)

View Item