Amalia Zahara, 201000188 (2024) PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA PENGADAAN TANAH KCJB DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (68kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (199kB) |
![]() |
Text
BAB II.pdf Download (210kB) |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB) |
Abstract
Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi dalam upaya pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum, bahwa adanya beberapa pihak yang masih belum seluruhnya mencerminkan nilai-nilai yang ada pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkait ganti kerugian tanah maupun mengenai sumber daya manusia yang belum handal dalam pengadaan tanah. Pengadaan tanah ditujukan sebagai instrumen program pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum? 2) Apa kendala dari proses penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah pada pengadaan tanah KCJB di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung? 3) Bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah pada pengadaan tanah KCJB di Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum?. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang kemudian di analisis berdasarkan data sekunder maupun data primer dan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang diperoleh dengan sumber data sekunder dengan menekankan pada ilmu hukum. Hasil dan simpulan dalam penelitian ini bahwa proses terkait ganti rugi dalam pengadaan tanah pada dasarnya dilakukan kepada yang berhak ditinjau dari sertifikat hak miliknya dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah, tetapi dalam hal tersebut proses ganti rugi maupun pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah pada pengadaan tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dalam pelaksanaannya masih belum sesuai sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 26 Jun 2025 06:27 |
Last Modified: | 26 Jun 2025 06:27 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/77009 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |