PENERAPAN PROSES SIDANG ELEKTRONIK (E-LITIGATION) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS TERBUKA UNTUK UMUM SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI KEADILAN DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

Indah Wulansari, 201000097 (2024) PENERAPAN PROSES SIDANG ELEKTRONIK (E-LITIGATION) DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS TERBUKA UNTUK UMUM SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI KEADILAN DI PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text COVER.pdf Download (81kB)
	Text BAB 1.pdf Download (308kB)
	Text BAB 2.pdf Download (209kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (131kB)

Abstract

Persidangann di pengadilan harus memenuhi asas terbuka untuk umum baik persidangan Konvensional maupun E-litigation, ketentuan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 13 yang menyatakan bahwa semua pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali Undang- Undang menentukan lain. Tetapi dalam penerapannya E-Litigation masih bersinggungan dengan asas terbuka untuk umum karena proses E-Litigation hanya dilakukan dengan jawab menjawab saja melalui system E-Court. 1.) Bagaimana penerapan asas terbuka untuk umum dalam persidangan E-Litigation?. 2.) Bagaimana Solusi penerapan asas terbuka untuk umum dalam E-Litigation?. Penelitian ini diimplementasikan melalui metode Deskriptif Analisis, yang dilaksanakan dengan cara menguraikan dan menganalisis Peraturan Perundang- Undangan, teori hukum, doktrin hukum, serta pandangan para ahli. Serta menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yakni suatu pendekatan yang berlandaskan pada bahan hukum primer, dengan cara mengeksplorasi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan topik penelitian Kesimpulan dari penelitian ini dalam penerapan E-Litigation di Pengadilan Negeri Majalengka asas terbuka untuk umum belum terpenuhi karena hakim yang memimpin persidangan tidak menyatakan bahwa persidangan itu dilakukan terbuka untuk umum dengan begitu bahwa penerapan E-Litigation terhadap asas terbuka untuk umum masih bersinggungan dan belum diterapkan sepenuhunya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 yang menjelaskan tentang asas terbuka untuk umum dalam proses persidangan. Perlu dilakukan revisi mengenai Peraturan Mahkaah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektonik tidak hanya itu revisi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga perlu di revisi karena belum menjelaskan mengenai bagaimana asas terbuka untuk umum dalam ELitigation di terapkan. Kata Kunci : E-Litigation, Asas Terbuka Untuk Umum, Peradilan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	26 Jun 2025 04:45
Last Modified:	26 Jun 2025 04:45
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/77004

Actions (login required)

View Item