PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN HAK ATAS TANAH DI CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dwiky satria, 201000077 (2024) PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN HAK ATAS TANAH DI CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A .COVER- Dwiky Satria - 201000077.pdf Download (22kB)
	Text G .BAB 1- Dwiky Satria - 201000077.pdf Download (158kB)
	Text H .BAB 2 - Dwiky Satria - 201000077.pdf Download (228kB)
	Text I .BAB 3 - Dwiky Satria - 201000077.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text J .BAB 4 - Dwiky Satria - 201000077.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text K .BAB 5 - Dwiky Satria - 201000077.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text L .DAFTAR PUSTAKA - Dwiky Satria - 201000077.pdf Download (795kB)

Abstract

Pembangunan Bendungan Cipanas di Conggeang, Kabupaten Sumedang, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Proses pengadaan tanah menjadi hal penting karena melibatkan hak-hak masyarakat sebagai pemilik tanah, sehingga pemberian ganti rugi yang layak dan adil menjadi kewajiban utama pemerintah. Kendati regulasi telah mengatur proses tersebut secara komprehensif, tantangan di lapangan tetap sering muncul. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait, termasuk instansi pemerintah dan masyarakat terdampak. Penelitian menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengadaan tanah serta pelaksanaannya dalam konteks pembangunan Bendungan Cipanas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengadaan tanah telah mencakup prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, pelaksanaannya di lapangan menghadapi kendala seperti keterlambatan pembayaran ganti rugi, ketidakjelasan metode penilaian, serta kurangnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah dan meningkatkan sinergi antara instansi terkait demi keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak masyarakat.. Kata Kunci: Pengadaan tanah, ganti kerugian, Bendungan Cipanas, kepentingan umum, UU No. 2 Tahun 2012.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	26 Jun 2025 04:37
Last Modified:	26 Jun 2025 04:37
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/77003

Actions (login required)

View Item