KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DARI PERBUATAN ALIH FUNGSI LAHAN

Nurfuady, Fahmi (2025) KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DARI PERBUATAN ALIH FUNGSI LAHAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text JURNAL revisi FAHMI NURFUADY.docx Download (34kB)

Abstract

Lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, maraknya alih fungsi lahan yang bahkan melibatkan lahan-lahan yang telah dibebani hak tanggungan menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dari perbuatan alih fungsi lahan yang di atasnya telah dibebani hak tanggungan, berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Metode penelitian hukum yuridis Normatif, ialah metode yang mengacu pada Norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-undangan, keputusan pengadilan. Juga penelitian yuridis Normatif yang bersifat kualitatif yang mengacu pada Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan serta Norma-Norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (pustaka librariy). Kerangka pemikiran menjadi bahan dasar penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah merujuk pada Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan UU 4 TAHUN 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hasil penelitian menunjukkan lahan pertanian pangan berkelanjutan mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta larangan tegas terhadap alih fungsi lahan. Namun, ketika lahan tersebut telah dibebani hak tanggungan dan masuk dalam proses eksekusi, muncul konflik normatif antara perlindungan terhadap LP2B dan hak kreditor pemegang hak tanggungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma yang dapat merugikan kepentingan publik dalam hal ketahanan pangan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Hak Tanggungan

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	25 Jun 2025 06:43
Last Modified:	25 Jun 2025 06:43
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76945

Actions (login required)

View Item