PELANGGARAN PRINSIP KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH PT POS INDONESIA CABANG BANDUNG TERHADAP MITRA LOKET DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

Selvya Laurence Songaneka, 211000121 (2024) PELANGGARAN PRINSIP KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DILAKUKAN OLEH PT POS INDONESIA CABANG BANDUNG TERHADAP MITRA LOKET DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text A. COVER.pdf Download (78kB)
	Text G. BAB 1.pdf Download (143kB)
	Text H. BAB 2.pdf Download (153kB)
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (138kB)

Abstract

PT Pos Indonesia sebagai perusahaan yang telah banyak melakukan inovasi dan startegi sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia menciptakan hubungan kemitraan dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat. Hubungan kemitraan yang terjalin antara PT Pos Indonesia melibatkan antara PT Pos Indonesia dengan mitra loket. Itikad baik PT Pos Indonesia dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan PT Pos Indonesia untukmelakukan suatu pelanggaran. PT Pos Indonesia melakukan bentuk pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kemitraan terhadap mitra loket, permasalahan yang dialami oleh mitra loket disebabkan adanya tindakan penyalahgunaan keadaan yang dituang ke dalam perjanjian kemitraan. Tindakan penyalahgunaan keadaan menyebabkan timbulnya akibat hukum dari pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kemitraan dan memerlukan perlindungan bagi mitra loket akibat pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kemitraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yang bersifat deskriptif analitis dengan memberikan gambaran atau melukiskan bagaiamana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku. Metode pendetakan yuridis normatif melihat hasil dari pengumpulan data dengan teknik studi pustaka dan wawancara terhadap pihak PT Pos Indonesia dan mitra loket, diolah dan dianalisis untuk menemukan hasil pelanggaran prinsip kesetaaran yang terjadi terhadap mitra loket didukung dengan metode yuridis kualitatif yang mendalami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip kesetaran dalam perjanjian kemitraan. Hasil penelitian bahwa (1) bentuk pelanggaran prinsip kesetaraan dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia cabang Bandung terhadap mitra loket terjadi karena adanya pihak dominan yang ingin mengambil keuntungan terhadap pihak lemah, dengan cara melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap mitra loket kemudian dituangkan dalam klausula perjanjian kemitraan kedua belah pihak yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2) akibat hukum yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan keadaan tersebut menyebabkan cacat kehendak dalam perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan.(3) Upaya perlindungan bagi mitra loket dilakukan dengan mengajukan permohonan pembatalan, hasil dari pembatalan perjanjian secara non litigasi yaitu negosiasi kedua belah pihak melakukan reconduction. Kata Kunci : Ketidaksetaraan, Perjanjian Kemitraan, Mitra Loket

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	25 Jun 2025 01:26
Last Modified:	25 Jun 2025 01:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76937

Actions (login required)

View Item