STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DALAM PUTUSAN NO 62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Imron Kurniadin, 191000334 (2025) STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DALAM PUTUSAN NO 62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text COVER.pdf Download (136kB)
	Text BAB 1.pdf Download (160kB)
	Text BAB 2.pdf Download (185kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (132kB)

Abstract

Salah satu unsur tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Perkara dengan nomor putusan 62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST, dengan terdakwa ZMY yang merupakan Direktur dari PT. ATR melakukan penyalahgunaan wewenang yang kemudian diputus pidana oleh hakim berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menurut peneliti kurang tepat karena PT. ATR bukan merupakan BUMN. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan kajian terhadap putusan dengan identifikasi fakta hukum meliputi bagaimana penerapan Asas Lex Specialis dalam putusan No. 62/PID.SUSTPK/ 2020 PN.JKT.PST ? bagaimana seharusnya hakim menjatuhkan vonis yang tepat dalam putusan perkara No.62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST? dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan No. 62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST? Penelitian dalam studi kasus ini menggunakan alat analisis interpretasi hukum, yaitu interpretasi otentik, gramatikal dan sistematis. Interpretasi otentik merupakan penafsiran resmi yang diperoleh oleh undang-undang, sedangkan interpretasi gramatikal adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan suatu ketentuan berdasarkan makna setiap kata yang terkandung. Adapun interpretasi sistematis adalah cara menafsirkan suatu ketentuan dengan berpedoman pada ketentuan lain yang lebih tinggi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan Asas Lex Specialis dalam putusan No. 62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST belum tepat. Hakim seharusnya menjatuhkan putusan yang tepat berupa putusan lepas (onslag van recht vervolging) karena tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan tersebut merupakan bidang hukum perdata dengan kata lain tindakan terdakwa meskipun terbukti bersalah namun tidak merugikan keuangan negara, melainkan merupakan risiko bisnis yang merugikan perorangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan No. 62/PID.SUS-TPK/2020 PN.JKT.PST adalah melalui upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK) untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 263 Ayat (2) KUHAPidana. Kata Kunci: Penerapan Asas, Korupsi, Asas Lex Spesialis

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 Jun 2025 03:47
Last Modified:	24 Jun 2025 03:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/76928

Actions (login required)

View Item