RAHMADHEA WIWI HERDIANA PUTRI, 210010024, PUTRI,RAHMADHEA WIWI HERDIANA, 210010024 (2025) REGULASI PEMBUATAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM DI KOTA BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG, DAN KABUPATEN BANDUNG BARAT. Skripsi(S1) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER DEPAN_KTI RAHMADHEA.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK_KTI RAHMADHEA.pdf Download (124kB) | Preview |
|
![]() |
Text
LEMBAR PENGESAHAN_KTI RAHMADHEA.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB) |
|
|
Text
BAB 1_KTI RAHMADHEA.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2_KTI RAHMADHEA.pdf Download (321kB) | Preview |
|
![]() |
Text
BAB 3_KTI RAHMADHEA.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) |
|
![]() |
Text
BAB 4_KTI RAHMADHEA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
![]() |
Text
BAB 5_KTI RAHMADHEA.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA_KTI RAHMADHEA.pdf Download (150kB) | Preview |
|
|
Text
KTI RAHMADHEA CEK TURNITIN.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
REGULASI PEMBUATAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM DI KOTA BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG, DAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Setiap dokter di Indonesia wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagai perlindungan hukum dalam menjalankan praktiknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi pembuatan SIP bersifat desentralisasi, sehingga terdapat perbedaan dalam pelayanan, persyaratan, dan waktu penyelesaian di tiap daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi dan pembuatan SIP di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, serta perbedaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Sampel terdiri dari unit perizinan Dinas Kesehatan dan DPMPTSP di masing-masing daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen sekunder. Hasil menunjukkan bahwa pembuatan SIP dilaksanakan secara online melalui DPMPTSP masing-masing daerah dengan proses verifikasi oleh DPMPTSP (administrasi) dan Dinas Kesehatan (teknis) hingga penerbitan digital. Persyaratan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, namun terdapat perbedaan persyaratan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan otonomi daerah. Kendala yang ditemukan mencakup masa transisi aturan SKP, permohonan mendekati tenggat waktu, serta tingginya jumlah permohonan di tengah keterbatasan SDM, yang menyebabkan keterlambatan penerbitan SIP. Disimpulkan bahwa regulasi SIP serupa di ketiga daerah dengan perbedaan persyaratan tambahan. Diperlukan penyamarataan kebijakan dan sistem terintegrasi antara Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan SI-SDMK untuk meningkatkan efisiensi. Kata kunci: Otonomi Daerah, Surat Izin Praktik
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Regional Autonomy, License to Practice |
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Kedokteran > Pendidikan Sarjana Kedokteran 2025 |
Depositing User: | Mr Perpustakaan FK |
Date Deposited: | 18 Mar 2025 07:25 |
Last Modified: | 18 Mar 2025 07:25 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74706 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |