STATUS HUKUM DAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS PAJAK) DIHUBUNGKAN DENGAN PEMASUKAN PADA PENDAPATAN NEGARA LEGAL STATUS AND AUTHORITY OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (TAX PPNS) IN RELATION TO STATE REVENUE COLLECTION

Mr, Taufik (2025) STATUS HUKUM DAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS PAJAK) DIHUBUNGKAN DENGAN PEMASUKAN PADA PENDAPATAN NEGARA LEGAL STATUS AND AUTHORITY OF CIVIL SERVANT INVESTIGATORS (TAX PPNS) IN RELATION TO STATE REVENUE COLLECTION. Disertasi(S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text COVER DISERTASI TAUFIK.docx2_edit.docx Download (99kB)
	Text TAUFIK_DIH.docx Download (84kB)
	Text ABSTRAK_3BHS_edit.docx Download (70kB)

Abstract

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Pajak) memiliki status hukum dan kewenangan khusus dalam penyidikan tindak pidana pajak, namun terdapat keterbatasan dalam wewenang mereka, seperti tidak dapat melakukan penangkapan, penahanan, atau menghentikan penyidikan untuk alasan pemulihan pendapatan negara. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur wewenang PPNS Pajak, namun tidak memberikan ruang untuk penghentian penyidikan demi pemasukan negara. Pelaksanaan kewenangan PPNS Pajak juga menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 yang melampaui batas wewenang yang diatur oleh hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan PPNS Pajak dalam penyidikan tindak pidana pajak dan status hukum mereka dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPNS Pajak dalam pemeriksaan bukti permulaan menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan KUHAP. Selain itu, keterbatasan kewenangan PPNS Pajak menghambat proses penyidikan, khususnya dalam hal penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan wewenang PPNS Pajak untuk memaksimalkan pemulihan kerugian pendapatan negara dan mencegah penyelesaian kasus melalui proses persidangan yang memakan waktu dan biaya. Kata Kunci: Tindak Pidana Pajak, Status Hukum dan Kewenangan PPNS Pajak, Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2025
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	22 Jan 2025 09:49
Last Modified:	22 Jan 2025 09:49
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74607

Actions (login required)

View Item