KEKURANGAN PEMBAYARAN PESANGON PENSIUNAN PERUSAHAAN PT. KAI SESUAI MASA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

MOHAMMAD FARHAN GUNAWAN, 201000263 (2024) KEKURANGAN PEMBAYARAN PESANGON PENSIUNAN PERUSAHAAN PT. KAI SESUAI MASA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVERpdf.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2pdf.pdf Download (541kB) | Preview
	Text I. BAB 3pdf.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (187kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah untuk mengkaji kekurangan dalam pemberian pesangon yang diberikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada karyawan yang telah memutuskan untuk pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib memberikan pesangon yang memadai sesuai dengan masa kerja karyawan. Namun, dalam kasus ini sempat terjadi perselisihan hukum antara pensiunan dengan perusahaan, yaitu ketika diketahui bahwa pemberian pesangon tidak sesuai dengan masa kerja. Metode analisis yang digunakan adalah gabungan antara yuridis normatif dan analisis deskriptif. Penelitian ini menganalisis data dari dokumen hukum primer, seperti Undang-Undang, Perjanjian Kerja Bersama, dan Keputusan Pengadilan. Selain itu, studi lapangan dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data empiris. Data yang diperoleh melalui analisis kualitatif digunakan untuk memahami implikasi hukum yang timbul dari kegagalan dunia usaha dalam memenuhi kewajibannya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melanggar Undang-Undang tentang pesangon, yang berujung pada putusan pengadilan yang memerintahkan perusahaan untuk mengganti kerugian karyawan atas kekurangan pesangon. Studi ini mendukung perlunya penegakan hukum yang lebih ketat oleh regulator dan menyoroti betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mematuhi Undang-Undang ketenagakerjaan guna mencegah konflik semacam ini di masa mendatang. Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Pensiunan, Undang-Undang Ketenagakerjaan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	18 Dec 2024 06:34
Last Modified:	18 Dec 2024 06:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74555

Actions (login required)

View Item