NATA SUNDARI, 201000243 (2024) KEWAJIBAN NAFKAH ORANG TUA TERHADAP ANAK DILUAR PERKAWINAN BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (208kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (319kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (380kB) | Preview |
|
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB) |
||
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB) |
||
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (199kB) |
||
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (262kB) | Preview |
Abstract
Anak luar kawin tidak memiliki hak yang sempurna seperti anak sah. Pada Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini membuat anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya sehingga tidak berhak mendapat hak seperti nafkah dari ayah biologisnya. Bedasarkan hal ini, penelitian ini memiliki identifikasi masalah Bagaimana perlindungan hukum kepada anak luar perkawinan terhadap nafkah dari orang tua, bagaimana implementasi kewajiban nafkah orangtua terhadap anak yang di luar perkawinan, Bagaimana solusi nafkah terhadap anak diluar perkawinan. Dimana dari identifikasi masalah tersebut perlu diketahui, dianalisis, dan dikaji. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis mengambarkan dan menguraikan mengenai permasalahan terhadap penerapan hukumnya bedasarkan data-data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode pedekatan yuridis normatif, dilakukan dengan tahap penelitian dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara, serta analisis data menggunakan yurisdis kualitatif. Bedasarkan hasil penelitian Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memang tidak dapat menasabkan anak luar kawin terhadap ayahnya akan tetapi terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUUVIII/2010 yang merevisi pasal 43 undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinn yang mana anak bisa mendapat hubungan berdata dengan ayahnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anak luar kawin masih bisa mendapatkan hak nafkah dari ayah biologisnya, bedasarkan penerapannya masih terdapat anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya biologisnya karena belum mendapat putusan dari pengadilan, Solusi preventif dengan membuat perjanjian didepan notaris ataupun bila tidak bisa dapat melalui gugatan nafkah. Kata kunci: anak luar kawin, Nafkah, Kompilasi Hukum Islam
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 29 Oct 2024 07:14 |
Last Modified: | 29 Oct 2024 07:14 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/74131 |
Actions (login required)
View Item |