TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS WACANA HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

RIANA RATNA FAZARDHINI, NPM. 121000165 (2016) TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS WACANA HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text DAFTAR ISI.pdf - Updated Version Download (224kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Updated Version Download (96kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (156kB)
	Text BAB I.pdf Download (352kB)
	Text BAB II.pdf Download (391kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)

Abstract

Anak merupakan bagian dari salah satu pihak rentan yang wajib dilindungi oleh setiap Negara. Indonesia sebagai konsekuensi Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan hal yang harus dan wajib untuk dilakukan. Namun, realitas yang ada justru Indonesia merupakan Negara yang memiliki intensitas kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Kasus pedofilia adalah salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang paling sering terjadi dan sudah sangat meresahkan bangsa dan Negara kita sekarang ini. Hal yang mempengaruhi intensitas kasus pedofilia salah satunya penanganan hukum yang seringkali kurang maksimal. Desakan beberapa golongan masyarakat tertentu mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan hukuman tambahan bagi para pedofilia berupa hukuman kebiri, namun bagi beberapa golongan masyarakat tertentu wacana hukuman kebiri ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu dalam penelitian ini muncul rumasan masalah seperti faktor-faktor apa sajakah yang mendorong seseorang melakukan pedofila terhadap anak ditinjau dari sudut pandang kriminologi dan bagaimana jika wacana penerapan hukuman kebiri diterapkan di Indonesia dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya pedofilia. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan metode pengumpulan data studi lapangan (field research) seperti pengumpulan data-data langsung dari lapangan baik dalam bentuk interview atau dengan langkah dokumentasi. Kemudian data-data tersebut akan dikombinasikan dengan teori-teori meupun peraturan perundang-undangan yang ada dari referensi buku, literature hukum, serta karya-karya ilmiah lainnya. Dari penelitian tersebut, maka akan disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan pedofilia tidak bisa terlepas dari faktor internal maupun faktor eksternal dari diri pelaku serta kemudian tidak terlepas dari faktor penegakan hukum yang masih lemah, khususnya untuk kasus pedofilia. Maka dari itu saat ini diperlukan suatu perubahan dan pembaharuan hukum, diharapkan dengan adanya pembaharuan ini dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi khusunya kasus pedofilia dengan memasukan wacana hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia. Upaya yang dilakukan oleh semua kalangan akan membantu untuk menurunkan angka kasus pedofilia. Kedekatan antara sesama anggota keluarga dan masyarakat yang saling peduli akan sangat penting untuk menurunkan kejahatan pedofilia di Indonesia, kemudian pemerintah harus segera mengatasi keputusasaan yang sedang terjadi ditengah masyarakat dengan cara melakukan suatu pembaharuan hukum pidana. Kata kunci : Hukuman Kebiri, Pembaharuan Hukum, pedofilia, anak

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	02 Aug 2016 17:05
Last Modified:	02 Aug 2016 17:05
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/7129

Actions (login required)

View Item