ADRI MUHAMAD FAUZAN, 201000246 (2024) TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KORBAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN PALSU DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (200kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (116kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (100kB) | Preview |
Abstract
Tanah dianggap sebagai “aset dengan nilai jual yang tinggi karena berfungsi sebagai sarana dan sumber penghidupan masyarakat.” Kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah terus meningkat karena jumlah tanah yang digunakan. Karena pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat, ketersediaan tanah yang tetap meningkat seiring dengan kebutuhan tanah yang meningkat. Akibatnya, ketersediaan tanah yang tetap tidak seimbang dengan kebutuhan tanah yang dapat menyebabkan berbagai masalah muncul. Namun terdapat salah satu masalah dalam hal pertanahan, masalah tersebut yaitu banyak Masyarakat melakukan kecurangan dengan cara memalsukan surat sertifikat hak milik atas tanah demi mendapatkan tanah dengan biaya murah atau bahkan tidak terhitung seperti dengan cara memalsukan surat yang bukan kepemilikan nya, hal itu justru merugikan pemilik tanah. Permasalahan yang dikemukakan dalam Penelitian ini berupa Cara mengetahui proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diduga terjadi pemalsuan dalam tahapannya, Bentuk tanggung jawab Notaris atau PPAT terhadap Sertifikat Hak Milik yang telah terbit, namun ternyata diduga adanya pemalsuan surat-surat penunjang Sertifikat Hak Milik, Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tuan D untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interpretasi hukum dengan proses pemberian makna dengan mengacu kepada aturan yang tercantum di dalam undang-undang dengan menggunakan jenis interpretasi gramatikal, interpretasi autentik, dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana pemalsuan surat dapat dikenakan Pasal 263 KUHP Jucnto Pasal 264 KUHP Tentang Pemalsuan Surat, Tindakan bagi PPAT dalam membantu turut serta menandatangani akta tersebut melanggar kode etik IPPAT di bagian larangan pada Pasal 4 huruf O sekaligus melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat tanpa sepengetahuan pembeli pelaku telah melanggar Pasal 263 KUHP Juncto 264 KUHP, Adapun Upaya yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pelaku pemalsuan surat tanah tanpa sepengetahuan pembeli. Pelaku yang berperan sebagai perintah untuk melakukan pemalsuan surat tanah tanpa sepengetahuan korban, meminta untuk mengembalikan kembali surat hak atas tanah yang dilakukan pelaku. Kepada pihak PPAT yang sudah membantu menerbitkan Surat Hak Milik Atas Tanah tanpa sepengetahuan pembeli bisa melakukan pengaduan kepada Dewan Kode Etik PPAT untuk tindaklanjut oleh pihak yang berwenang dan segera mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatan yang sudah melanggar kententuan dasar PPAT. Kata Kunci : Tindakan Hukum ,Pertanggung Jawaban Hukum, Pemalsuan Surat Sertifikat Hak Milik atas tanah .
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 02 Oct 2024 03:47 |
| Last Modified: | 02 Oct 2024 03:47 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/71073 |
Actions (login required)
 |
View Item |
