PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN DI BANK RAKYAT INDONESIA

NENG SUSAN PUTRI HERLIANI R, 171000266 (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN DI BANK RAKYAT INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (186kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (251kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 2.pdf

Download (263kB) | Preview
[img] Text
BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (190kB)
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (209kB)
[img] Text
BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (118kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (140kB) | Preview

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi wanprestasi secara jelas. Namun, beberapa pasal dalam Buku III mengatur tentang kelalaian yang meyebabkan timbulnya akibat-akibat dari kelalaian debitur dalam perjanjian. KUH Perdata mengaturnya dalam Pasal 1238 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Selanjutnya atas perbuatan itu kreditur berhak menuntut debitur untuk memenuhi perjanjian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum atas terjadinya wanprestasi debitur terhadap kreditur dalam kredit usaha rakyat tanpa agunan, perlindungan hukum terhadap kreditur apabila debitur wanprestasi dalam kredit usaha rakyat tanpa agunan, serta upaya penyelesaian sengketa wanprestasi debitur dalam kredit usaha rakyat tanpa agunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan, dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, Tahap Penelitian dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan yang akan diolah dan dikaji, Teknik Pengumpulan Data berupa studi dokumen yaitu suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, Alat Pengumpulan Data dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan yang relevan serta pengambilan data berupa wawancara kemudian dianalisis secara Yuridis Kualitatif yaitu penelitian bertitik dari peraturan yang ada sebagai hukum positif kemudian dianalisis. Akibat hukum yang timbul sebagai akibat adanya penetapan wanprestasi adalah dijatuhkannya sanksi ataupun hukuman-hukuman kepada debitur yang melakukan wanprestasi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Kredit Tanpa Adanya Agunan di Bank Rakyat Indonesia terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Dalam Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan hanya dapat dilakukan melalui restrukturisasi kredit. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kredit, Wanprestasi

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 02 Oct 2024 03:30
Last Modified: 02 Oct 2024 03:30
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/71064

Actions (login required)

View Item View Item