DAMPAK KAWIN PAKSA DALAM PERJODOHAN TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

NADYA PUTRI DESYANI, 201000017 (2024) DAMPAK KAWIN PAKSA DALAM PERJODOHAN TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. Cover.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (547kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (471kB) | Preview
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
Preview	Text K. Daftar Pustaka.pdf Download (543kB) | Preview

Abstract

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sudah seharusnya pasangan tersebut saling membantu untuk dapat menjadi pribadi yang berkembang sehingga mencapai kesejahteran rumah tangga. Perjodohan atau pernikahan yang dipaksakan oleh orang lain dapat mengubah beberapa kemungkinan dalam pernikahan hingga berujung pada perceraian. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat sah perkawinan diantaranya persetujuan kedua mempelai. Perjodohan dilihat dari pandangan hukum HAM sudah melanggar hak seseorang, meliputi kebebasan menyatakan pendapat sudah dibatasi dengan tidak bebasnya seseorang dalam menentukan pendapat ingin atau tidaknya dalam perkawinan tersebut. Meskipun hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang, dalam pelaksanaannya dimasyarakat masih terjadi perkawinan atas dasar paksaan dalam perjodohan. Dari permasalahan tersebut identifikasi masalah yang diteliti oleh penulis yaitu: Bagaimana Pengaturan Hukum Kawin Paksa dalam Perjodohan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagaimana Akibat Kawin Paksa dalam Perjodohan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Aparat Lembaga Perkawinan dalam menangani kasus perceraian akibat perjodohan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptis analisis karena memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi, dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara mengkaji, menganalisis serta mengumpulkan fakta yang ada.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif dengan cara menyusun secara sistematis terkait dengan permasalahan. Hasil Penelitian; Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak mengatur secara jelas mengenai kawin paksa dalam perjodohan ini, namun dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur mengenai syarat sah perkawinan dalam Pasal 6 yaitu perkawinan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua mempelai serta Pasal 10 ayat (2) dalam Undang-Undang HAM yang menyatakan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, Hal ini merupakan pengaturan perlindungan perkawinan yang bertentangan dengan tindakan kawin paksa dalam perjodohan ini; Perkawinan yang dilakukan dengan adanya paksaan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berujung perceraian tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri melanggar hak manusia dalam hak membentuk keluarga dan keturunan dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Solusi aparat terkait yang telah diupayakan adalah melakukan sosialisasi berupa bimbingan perkawinan dan pemahaman mendasar mengenai syarat dan ketentuan perkawinan. Kata Kunci: Kawin Paksa, Perceraian, HAM

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	20 Sep 2024 04:20
Last Modified:	20 Sep 2024 04:20
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70372

Actions (login required)

View Item