FARHAN RACHIM, 191000379 (2024) KEPASTIAN HUKUM HIBAH ATAS MASJID AL IKROM DI DAERAH KECAMATAN BOJONGLOA KALER DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (251kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (329kB) | Preview |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB) |
||
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) |
||
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB) | Preview |
Abstract
Peralihan hak atas tanah ialah perbuatan secara hukum yang memiliki tujuan untuk pemindahan hak dari salah satu pihak ke pihak yang lain. Salah satu dari cara memperoleh peralihan hak atas tanah adalah melalui Hibah. Dalam KUHPerdata tentang pencatatan harta hibah diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 37 tentang pemberian hibah tanah serta bangunan wajib disertai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan disaksikan minimal oleh dua seorang saksi. Di masa sekarang masyarakat kurang memperhatikan berartinya sebuah pelaksanaan peralihan hak milik melalui hibah. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran, pemahaman, dan ilmu yang minim terkait peralihan hak melalui hibah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematika mengenai hibah yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan di dalam penelitian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hibah. Tahapan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan dan buku yang relevan dengan peneletian, serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Alat pengumpul data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu catatan-catatan hasil yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, daftar pertanyaan untuk wawancara, handphone, laptop, dan buku. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, keabsahan peralihan hak milik atas tanah melalui hibah terhadap rumah ibadah (masjid) masih belum dilaksanakan secara sempurna dikarenakan dalam pelaksanaan perjanjian hibah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan kekerabatan serta kepercayaan saja. Kedua, para pihak dari pelaksanaan perjanjian hibah dilaksanakan secara di bawah tangan sehingga tidak adanya kepastian hukum berupa akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut tidaklah sah menurut hukum. Ketiga, penyelesaian apabila suatu saat hak milik atas tanah yang telah dihibahkan ditarik kembali. Menurut Pasal 1672 KUHPerdata bahwa pemberi hibah hanya dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak mematuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain yang dinyatakan dalam KUHPerdata. Kata Kunci : Hibah, Hak Milik, Rumah Ibadah
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 20 Sep 2024 03:53 |
Last Modified: | 20 Sep 2024 03:53 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70361 |
Actions (login required)
View Item |