RACHEL MAULI ANGELA M, 201000076 (2024) PENERAPAN PASAL 30 AYAT (2) TERHADAP KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (68kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (296kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (345kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (193kB) | Preview |
Abstract
Kejaksaan tidak hanya memiliki tugas dan kewenangan dibidang pidana saja namun juga memiliki tugas dan kewenangan lain yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menjelaskan mengenai peran Jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji penerapan mengenai Pasal 30 ayat (2) terhadap kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum sebagai Turut Tergugat dalam putusan nomor 183/Pdt.G/2022/PN.blb. Peneliti merumuskan masalah: 1. bagaimana penerapan Pasal 30 ayat (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan mengenai peran Jaksa sebagai pengacara negara dalam menangani perkara perdata; 2. Bagaimana kedudukan Kejagung dan Kejati Jawa Barat sebagai pihak Turut Tergugat dalam mewakili negara pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum?; 3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai pihak Turut Tergugat ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu bersifat kepustakaan atau data sekunder, serta data penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dengan pihak instansi. Spesifikasi penelitian yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara memakai alat elektronik yang memadai sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini dianalisis dengan cara yuridis kualitatif yaitu analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dalam penelitian menyimpulkan penerapan Pasal 30 ayat (2) menekankan makna frasa "kuasa khusus" yang secara tegas memberikan wewenang dan otoritas kepada Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak atau tidak bertindak dalam kapasitas hukum untuk mewakili negara atau pemerintah. Keterlibatan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam putusan nomor 183/Pdt.G/2022/PN.blb ialah dapat mewakili negara dalam perkara perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) hanya jika dimintai atau terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan negara yang harus dilindungi atau atas permintaan pihak berkepentingan. Namun, peran Jaksa Pengacara Negara pada proses penyelesaian kasus dalam posisi sebagai Turut Tergugat, hanya sebatas tunduk dan menghormati perkara tersebut dan mengikuti penyelesaian selama proses litigasi yang dilaksanakan dengan adil. Kata Kunci: Kejaksaan, Jaksa Pengacara Negara, Turut Tergugat
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 15 Aug 2024 03:21 |
| Last Modified: | 15 Aug 2024 03:21 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69544 |
Actions (login required)
 |
View Item |
