GIOVANI KAROLIN, 181000102 (2023) IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN TERHADAP PENERIMAAN OBJEK JAMINAN YANG TIDAK SAH DALAM PERJANJIAN KREDIT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (291kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (388kB) | Preview |
|
Text
H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB) |
||
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB) |
||
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB) |
||
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (234kB) | Preview |
Abstract
Salah satu perjanjian kredit yang menimbulkan permasalahan akibat tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah perjanjian kredit antara Tuan Chandra Aditya dan PT Bank UOB Indonesia dengan menjaminankan jaminan yang bukan atas nama Tuan Chandra Aditya. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ? 2) Bagaimana akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan objek yang tidak sah dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ? 3) Bagaimana solusi dari permasalahan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang). Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari penilitian ini adalah implementasi prinsip kehati-hatian terhadap penerimaan objek jaminan yang tidak sah dalam perjanjian kredit diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dengan melakukan melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari debitur. Akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan objek yang tidak sah dikaitkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana Bank tidak dapat menganalisis prospek usaha debitur bahkan telah mengalami bangkrut, sehingga Bank tidak bisa menjual jaminan debitur yang bukan atas namanya, meskipun sertifikat jaminan sebidang tanah tersebut tetap dikuasai oleh Bank. Solusi dalam permasalahan yang timbul dalam perjanjian kredit adalah gugatan oleh yang punya hak atas tanah yang dijadikan jaminan tersebut, kepada debitur dan kreditur atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kata Kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Perbankan, Dan Jaminan
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 02 Aug 2024 03:51 |
Last Modified: | 02 Aug 2024 03:51 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69457 |
Actions (login required)
View Item |