KURNIAWAN, YADI (2024) KEDUDUKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPATIAN HUKUM. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Tesis Yadi Kurniawan MIH (1).pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Penyalahgunaan narkotika yang merupakan pelanggaran hukum bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian di Indonesia dan dunia Internasional mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunanya tanpa resep dokter. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Penerapan sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara sebagaimana digariskan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menuntut aparat penegak hukum untuk dapat melihat dari sisi pencegahan dan penanggulangan. Kedua hal ini harus saling mengisi dan terkait sehingga tindak pidana narkotika dapat ditekan dan peredaran gelap narkotika dapat dicegah. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah Metode Penelitian yang dipergunakan peneliti di sini adalah berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa dalam bentuk buku-buku Sumber Internet dan dokumentasi berupa : Peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskripif analitis berupa uraian, hipotesis tanpa mengurangi analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik implementasi hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normative Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hukum hakim yang ada dalam suatu Putusan Pengadilan yang dilihat dari bagai mana Hakim mampu menguraikan fakta hukum dan dasar hukumnya. Asas kepastian hukum dan asas keadilan bukan merupakan pilihan yang kategoris-mutlak, namun merupakan sebuah "seni' dan proses sinergis antara paradigma-paradigma tersebut.; Tidak mungkin hakim menjadi "fanatik" dengan salah satu paradigma hukum.; Dalam suatu perkara tidak hanya Hakim saja yang melakukan melainkan para Penuntut Umum mampu untuk menguraikan dan mengekstraksi suatu perbuatan dalam suatu dakwaan sehingga dapat menjadikan terang dan nilai keadilan dapat dijunjung tinggi. Kata Kunci: Pidana Minimum Khusus, Narkotika, Kepastian Hukum.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | RESEARCH REPORT |
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Mr soeryana soeryana |
| Date Deposited: | 24 Jun 2024 09:04 |
| Last Modified: | 01 Jul 2024 04:33 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/69137 |
Actions (login required)
 |
View Item |
