PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA MASYARAKAT ADAT PUBABU BESIPAE

Febri Rizki Amelia, 191000068 (2024) PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA MASYARAKAT ADAT PUBABU BESIPAE. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 01 COVER.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text 08 BAB 1.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text 09 BAB 2.pdf Download (129kB) | Preview
	Text 10 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text 11 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text 12 BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)
Preview	Text 13 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (86kB) | Preview

Abstract

Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat seringkali melibatkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat keamanan atau pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kerangka hukum yang ada yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang relevan dengan pelanggaran HAM yang melibatkan aparat Provinsi NTT terhadap masyarakat adat Pubabu Besipae Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan permasalahan ini. Pendekatan ini melibatkan analisis kasus untuk memahami bagaimana kerangka hukum ini diterapkan dalam praktik. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pihak berwenang memerlukan respon tegas dari sistem peradilan dan penegakan hukum, serta perlunya transparansi, akuntabilitas dan reformasi institusi keamanan. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin keadilan bagi korban, menegakkan akuntabilitas bagi pelaku, dan mencegah pelanggaran serupa terjadi di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan tantangan bersama yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Hasil penelitian ini adalah dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dengan kenyataan di lapangan sehingga seringkali menimbulkan celah hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mengenai perlindungan hak asasi manusia, serta pandangan hukum untuk meningkatkan efektivitas kerangka hukum yang ada dalam melindungi hak asasi manusia. Kata kunci: Aparat, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	06 May 2024 08:16
Last Modified:	06 May 2024 08:16
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68984

Actions (login required)

View Item