Meida Estika Risna, 181000127 (2024) PENGAWASAN METROLOGI LEGAL TERHADAP PERBUATAN MEMASANG ALAT TAMBAHAN UNTUK POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1981 TENTANG METROLOGI LEGAL. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (161kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (439kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (362kB) | Preview |
|
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB) |
||
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB) |
||
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB) |
||
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (390kB) | Preview |
Abstract
Penyidikan merupakan pilar awal dalam penegakan hukum yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik yang diberi kewenangan. Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, kenyataannya praktik pelaksanaan penegakan hukum di lapangan bagi pelanggar tindak pidana, terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah ditugasi dalam pembinaan, pengawasan dan pengamatan Metrologi Legal tidak menyelesaikan penyidikan tindak pidana seperti yang telah ditentukan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana tugas dan wewenang PPNS Metrologi Legal menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dalam menangani perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU?; bagaimana implementasi penerapan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada Direktorat Metrologi dalam menangani perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU? serta; upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Direktorat Metrologi ketika menemukan perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan deskriptif analitis, disebabkan data yang ditemukan dalam penelitian ini menguraikan gambaran secara spesifik mengenai permasalahan yang dikaji melalui metode pendekatan yuridis normatif dengan tahap penelitian studi kepustakaan ataupun penulusuran data sekundernya didasarkan kepada teori atau doktrin yang merujuk kepada norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai acuan pantas manusia dalam berperilaku serta studi lapangan dilakukan sebagai penunjang data dan referensi yaitu studi literasi berkas perkara ataupun dokumen lainnya yang berasal dari pihak yang terlibat. Hasil penelitian ini tugas dan wewenang PPNS Metrologi Legal adalah untuk melakukan pengawasan, mencakup penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dapat dan telah diduga sebagai tindak pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dalam lingkup Metrologi Legal yaitu Undangundang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan harus berkoordinasi dengan penyidik dari Kepolisian; dalam Implementasi Penerapan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Perbuatan Memasang Alat Tambahan Untuk Pompa Ukur Bahan Bakar di SPBU nomor 34-40323 Jalan Raya Rancaekek km. 2 Rancaekek Kabupaten Bandung dan SPBU nomor 34-40314 Jalan Raya Terusan Cicalengka Timur Kabupaten Bandung terdapat manipulasi yang dilakukan oleh Penyidik mengenai laporan pengawasan UTTP Kabupaten Bandung; serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Direktorat Metrologi ketika menemukan perbuatan memasang alat tambahan untuk PUBBM di SPBU adalah memerintahkan PPNS Metrologi Legal dengan jabatan sebagai Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama ke SPBU dalam wilayah yang sudah ditentukan, dalam beberapa pengawasan diperlukan kerjasama antara badan kedinasan lain seperti Dinas Keindustrian dan Perdagangan. Kata Kunci: Penyidikan, Pengawasan, Metrologi Legal
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 27 Mar 2024 03:36 |
Last Modified: | 27 Mar 2024 03:36 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68528 |
Actions (login required)
View Item |