Enrico Zico Sudrajat, 191000054 (2024) URGENSI PENGATURAN PENGAWALAN TERHADAP AMBULANS YANG MEMBAWA PASIEN DARURAT DI JALAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (184kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (298kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (290kB) | Preview |
|
Text
H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB) |
||
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB) |
||
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB) |
||
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (242kB) | Preview |
Abstract
Sebagaimana diatur dalam 135 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa yang berhak adalah pihak kepolisian. Namun kenyataannya pengawalan banyak dilakukan oleh masyarakat sipil dan hal ini menuai pro dan kontra di masyarakat dan hal ini bertentangan dengan hukum positif yang ada. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana urgensi peraturan perundang-undangan dalam pegawalan ambulans di jalan raya untuk mengetahui urgensi perundang-undang pengawalan yang berlaku. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban bila terjadi pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya untuk mengetahui bila terjadi pelanggaran pada saat pengwalan yang dilakukan masyarakat sipil siapa yang akan bertanggung jawab. Ketiga, bagaimana upaya penegak hukum dalam memastikan keamanan pengawal dalam pengawalan ambulans di jalan raya untuk mengetahui bagaimana upaya aparatur penegak hukum dalam memberikan keamanan bagi masyarakat sipil yang melakukan pengawalan. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menganalisis asas-asas hukum. Penelitian mengenai asas-asas hukum yaitu peneltian yang mana asas-asas menjadi tolak ukur dalam bersikap dan perilaku yang pantas dan tidak pantas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mengangkat permasalahan yang ada yang bertujuan untuk melihat bagaimana urgensi perundang-undangan berlaku dalam pengawalan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan. Pertama, bahwa yang memiliki wewenang dalam pengawalan ambulans adalah pihak kepolisian. Kedua, yang bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan adalah pihak organisasi atau masyarakat sipil. Ketiga, dalam upaya memberikan keamanan bagi organisasi atau masyarakat sipil yang melakukan pengawalan kepolisian melarang pengawalan dan akan memberikan tindakan serta sanksi yang tegas bila ditemukan ada yang melakukan kegiatan pengawalan. Kata Kunci : Ambulans, Hukum, Jalan, Pengawalan
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 14 Mar 2024 03:51 |
Last Modified: | 14 Mar 2024 03:51 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68168 |
Actions (login required)
View Item |