PENERAPAN ROYA PARSIAL DALAM PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG MELEKAT HAK TANGGUNGAN DALAM EFEKTIFITAS PENINGKATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI MENJADI AKTA JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

BELA, YOSHUA (2024) PENERAPAN ROYA PARSIAL DALAM PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG MELEKAT HAK TANGGUNGAN DALAM EFEKTIFITAS PENINGKATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI MENJADI AKTA JUAL BELI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Syarat Sidang Tesis No 8 - Perpustakaan (Yoshua Bela - 208100010 M.Kn UNPAS).docx Download (85kB)

Abstract

Pemesanan satuan rumah susun terbagi dalam kesepakatan pra kontraktual dan kontraktual. Kesepakatan pra kontraktual mengacu pada kesepakatan awal transaksi rumah susun. Kesepakatan kontraktual merupakan tahapan lanjutan dalam proses transaksi pemesanan satuan rumah susun yang terbagi dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sampai dengan tahapan akhir yakni pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB) sebagai bentuk penyerahan titel hak (levering) objek satuan rumah susun. Substansi klausula dalam PPJB wajib untuk dipenuhi para pihak dengan mengacu pada konsepsi asas pacta sunt servanda dalam kaidah hukum perjanjian. PPJB seyogianya menjadi landasan acuan akan kekuatan eksekutorial peningkatan menjadi Akta Jual Beli (AJB). Problematika yang terjadi dalam peningkatan PPJB menjadi AJB salah satunya adalah kerancuan akan penghapusan jaminan hutang pada satuan rumah susun yang menjadi objek PPJB. Tujuan penelitian adalah untuk memahami penerapan roya parsial, memahami kekuatan mengikat sampai dengan memahami pengaturan hukum yang relevan dilakukan terhadap PPJB dengan objek satuan rumah susun yang melekat hak tanggungan untuk ditingkatkan menjadi AJB. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang difokuskan pada kajian yuridis hukum perjanjian dan hak tanggungan, yang secara khusus menguraikan pembahasan penghapusan jaminan hutang yang ditutup dengan uraian kesimpulan dan saran. Bahan- bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil analisa menunjukan bahwa pelaksanaan PPJB untuk ditingkatkan menjadi AJB mengalami problematika akibat adanya kerancuan pada implementasi pelepasan jaminan hutang yang melekat pada objek satuan rumah susun. Kata kunci : perjanjian pengikatan jual beli, hak tanggungan, pelepasan jaminan hutang

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Magister Kenotariatan 2024
Depositing User:	Mr soeryana soeryana
Date Deposited:	29 Feb 2024 07:59
Last Modified:	29 Feb 2024 07:59
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68105

Actions (login required)

View Item