Ahmad Abdillah Muzhaffar, 191000227 (2024) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN LELANG BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
01.COVER.pdf Download (109kB) | Preview |
|
|
Text
08.BAB 1.pdf Download (249kB) | Preview |
|
|
Text
09.BAB 2.pdf Download (279kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
10.BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB) |
|
|
Text
11.BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB) |
|
|
Text
12.BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) |
|
|
Text
13.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (179kB) | Preview |
Abstract
Kepastian hukum terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana merupakan suatu kepastian yang menjamin bahwa proses pengurusan barang rampasan dengan mekanisme penjualan/pelelang dapat berjalan dengan lancar, karena barang yang di lelangnya merupakan barang rampasan hasil tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht), namun dikarenakan aturan yang masih belum tegas terhadap kedudukan lelang barang rampasan hasil tindak pidana ini, maka masih muncul persoalan-persoalan, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses kejaksaan dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan terhadap pengelolaan barang rampasan hasil tindak pidana dengan metode pelelangan, sepertihalnya yang terjadi pada kasus putusan No. 769/Pid.B/2012/PN.Cbi dan putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dukungan dari yuridis empiris. Tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Alat pengumpul data terdiri dari alat pengumpul data kepustakaan dan alat pengumpul data lapangan kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskritif analitis dan dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, kemudian dilanjutkan menganalisis data secara kualitatif dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum sehingga menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan dalam data dari hasil dokumen dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan barang rampasan negara yang diperoleh dari tindak pidana adalah Barang Milik Negara. Namun, terdapat ketidakjelasan dalam kasus tertentu, seperti dalam putusan 769/Pid.B/2012/PN.Cbn dan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 mengatur bahwa lelang barang rampasan hasil tindak pidana yang telah selesai dilaksanakan tidak dapat dibatalkan. Seharusnya hal ini memberikan kepastian hukum yang kuat terkait kedudukan lelang barang rampasan. Akan tetapi, dalam putusan 769/Pid.B/2012/PN.Cbn dan No. 7/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI masih muncul permasalahan. Melihat putusan 769/Pid.B/2012/PN.Cbn dan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan upaya untuk mempertahankan barang bukti yang seharusnya dirampas untuk negara, terkait masalah yang muncul terhadap pelelangan barang rampasan yang telah dilakukan, Kejaksaan Negeri Bogor telah meminta rekomendasi pada instansi lain dan melakukan negosiasi dengan pihak ke tiga terkait putusan PK tersebut, namun pada putusan Putusan No. 7/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI, KPK tidak terlihat melakukan koodinasi dengan siapa pun terkait dengan putusan PK tersebut. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Lelang Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana, Upaya Hukum
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 29 Feb 2024 04:40 |
| Last Modified: | 29 Feb 2024 04:40 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/68103 |
Actions (login required)
 |
View Item |
