Rifqi Akmal Makarim, 181000377 (2024) TRANSAKSI MATA UANG CRYPTO SEBAGAI MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (195kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (593kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (740kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB) |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (394kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (366kB) | Preview |
Abstract
Perkembangan teknologi turut diiringi dengan perkembangan alat pembayaran berupa mata uang elektronik. Salah satu mata uang yang berkembang saat ini adalah mata uang Cryptocurrency. Dibalik manfaat dan keuntungannya, penggunaan mata uang Cryptocurrency ini penuh dengan resiko. Resiko sekaligus dampak negative yakni tidak diatur oleh Bank Sentral dan Sifat Transaksi yang sangat Privat. Hal ini yang kemudian dikhawatirkan dapat menjadi modus baru Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga penelitian ini berusaha untuk menguraikan permasalahan terkait dengan pertama, bagaimana Transaksi Cryptocurrency dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan mata uang Cryptocurrency sebagai salah satu modus baru pencucian uang. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna menghasilkan suatu data yang kompleks dalam memecahkan masalah. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative dengan menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap yakni penelitian kepustaan (Liberty Research) yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder serta tersier dan Penelitian Lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara menggunakan alat elektronik yang relevan sebagai alat pengumpul data. Secara lebih lanjut penelitian ini menggunakan analisis data yuridis kualitatif yakni menganalisis peraturan perundang undangan dengan informasi yang berbentuk desriptif dan komperhensif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Transaksi Cryptocurrencydapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Hal ini karena -Undang No 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, adalah frase yang tepat dalam menggambarkan modus yang digunakan dalam tindak kejahatan pencucian uang yang menggunakan mata uang crypto sebagai sarananya. Kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang menggunakan dan menyimpan mata uang Cryptocurrency sebagai salah satu modus baru pencucian bisa dilakukan dengan dua aspek Represif dan Preventif. Pada aspek represif, penegakan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah cara yang bisa dilakukan menyikapi pencucian uang dengan menjadikan mata uang Cryptocurrency sebagai modusnya. Pada aspek preventif, pencegahan bisa dilakukan kriminalisasi non penal, yaitu dengan dilakukannya registrasi khusus bagi pengguna mata uang ini. Kata Kunci : Modus Operandi, Cryptocurrency, TPPU
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 02 Feb 2024 01:12 |
| Last Modified: | 02 Feb 2024 01:12 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67788 |
Actions (login required)
 |
View Item |
