Ara Tiara, 181000414 (2024) PERCERAIAN AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (129kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (217kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (315kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB) |
|
|
Text
J. BAB 4].pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (182kB) | Preview |
Abstract
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berdampak signifikan pada hampir seluruh aspek kehidupan tenaga kerja yang diberhentikan. Dari sudut pandang perusahaan, mengurangi biaya dalam situasi yang tidak pasti adalah baik, tetapi dari sudut pandang tenaga kerja, ini adalah cara untuk mempengaruhi semua aktivitas kerja. Pemberhentian berarti kehilangan pendapatan, dan tanpa pendapatan, kebutuhan sehari-hari sulit. Dalam situasi ini, tenaga kerja memiliki dilema yang luar biasa. Tuntutan kebutuhan dan keinginan itulah yang perlu dipenuhi. Dampak dari masa persebaran Covid 19 adalah kasus terpisah dalam beberapa rentang telah berkembang, seperti yang terjadi di Pengadilan Ta'ala Tasikmalaya, jika dilihat dari jumlah kasus yang mendekat. Pendekatan penelitian hukum penulis adalah yuridis normatif tentang pemutusan hubungan kerja karena covid-19, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai aturan. Norma adalah pedoman bagaimana orang harus berperilaku. Mereka dianggap tepat oleh kebanyakan orang dan dapat membantu memastikan masyarakat yang lancar dan teratur. Penelitian hukum ini didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian tentang perlindungan hukum bagi pengguna analisis hukum perceraian pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan efek dari pandemi yang berbenturan dengan kualitas hubungan suami istri juga rawan memantik permasalahan yang kontemporer bagi kehidupan berrumah tangga. Salah satu permasalahan yang naik merupakan faktor adanya pandemi serta adanya penerapan social distancing bertahap dan berkepanjangan. Perkara perceraian yang masuk ke pengadilan sepanjang Januari-Agustus 2020 lebih banyak disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus pasangan suami istri, faktor ekonomi, dan satu pihak meninggalkan pihak yang lain. Berumah tangga tentu akan selalu ada cobaan dan ujian saat menjalaninya karena saat berumah tangga tidak hanya senang bersama namun dalam keadaan sulit tetap harus bersama serta melakukan kegiatan bersama-sama dengan keluarga, di mana dengan melakukan kegiatan bersama akan membuat relasi atau hubungan keluarga menjadi lebih erat. Komunikasi intensif juga harus dijaga, adanya komunikasi dapat membantu satu sama lain menjadi saling pengertian dan saling memahami. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Pertengkaran, Cerai
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 24 Jan 2024 07:10 |
| Last Modified: | 24 Jan 2024 07:10 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67752 |
Actions (login required)
 |
View Item |
