Sachrin Suci Helmina, 191000448 (2024) AKIBAT HUKUM PEMBERHENTIAN DOSEN STIE EKUITAS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA JO. UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
1 COVER.pdf Download (82kB) | Preview |
|
|
Text
8 BAB 1.pdf Download (241kB) | Preview |
|
|
Text
9 BAB 2.pdf Download (297kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
10 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) |
|
|
Text
11 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB) |
|
|
Text
12 BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB) |
|
|
Text
13 DAFUS.pdf Download (126kB) | Preview |
Abstract
Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat luas khususnya menjadi seorang dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi menjadi faktor peristiwa hukum terjadi, perselisihan antara dosen dengan yayasan diakibatkan pemberhentian perjanjian kerja dosen dalam bidang pendidikan secara sepihak oleh Yayasan. Maka dari itu, penulis menemukan tiga permasalahan dalam kasus Pemberhentian Dosen STIE Ekuitas, antara lain: Bagaimana pengaturan pemberhentian Dosen STIE Ekuitas dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Apakah YKP PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) melakukan pemecatan/pemberhentian yang bertentangan dengan Buku III KUHPerdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? dan Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan oleh Dosen STIE Ekuitas dihubungkan dengan Buku III KUHPerdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Penelitian ini dilakukan dengan memakai Metode Penelitian deskriftif analisis yaitu menggambarkan dan menguraikan melalui metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara menginventarisir bahan pustaka data tersebut kemudian diarsipkan untuk alat pengumpulan data yang berupa studi dokumen dan data tersebut lebih dikonkretkan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan Kuasa Hukum Penggugat dengan menggunakan analisis data yuridis kulitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pengaturan prosedur PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana undang-undang tersebut mengatur prosedur PHK secara umum, lalu berkembang menjadi pengaturan prosedur PHK oleh pengusaha, prosedur PHK oleh. Pekerja/buruh; 2) Pemberhentian/Pemecatan yang dilakukan oleh YKP BJB bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang diatur; dan 3) Langkah hukum atau upaya hukum yang telah dilakukan oleh Dr. Agus Mulyana, S.E., M.M. sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan bisa mengajukan upaya hukum lain yakni upaya hukum luar biasa Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Kata Kunci: Pemberhentian Dosen, Buku III KUHPerdata, UU Nomor 13 Tahun 2003
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 23 Jan 2024 01:06 |
| Last Modified: | 23 Jan 2024 01:06 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67744 |
Actions (login required)
 |
View Item |
