Tanza Radiatama, 151000158 (2024) KONVERGENSI SANKSI DALAM DELIK PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
1 COVER.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text
10 BAB 1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
11 BAB 2.pdf Download (733kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
12 BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (9MB) |
|
|
Text
13 BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
|
|
Text
14 BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB) |
|
|
Text
15 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (232kB) | Preview |
Abstract
Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang saat ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana pencucian uang. Dalam praktik penegakan hukumnya, tidak banyak korporasi yang dipertanggungjawabkan secarahukum, serta pemidanaan yang diberikan belum efektif mencegah serta menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Dalam penegakan hukum korporasi saat ini hanya mengandalkan penerapan sanksi pidana saja. Sebagaimana diketahuibahwa mengandalkan sanksi pidana saja belum dapat menjamin maksimalnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga perlu untuk dilakukan konvergensi dengan sanksi perdata yang secara implisit ada dalam regulasi tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji bagaimana pengaturan konvergensi sanksi pidana dan perdatatindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini, serta bagaimana kriteria sebuah delik pencucian uang yang dilakukan olehkorporasi yang dapat diberlakukan konvergensi sanksi pidana dan perdata berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasipenelitian deskriptif analitis, pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian kepustakaan dan lapangan, studi dokumen dan studi lapangan, dan metode analisisdata yuridis kualitatif. Konvergensi sanksi pidana dan perdata delik pencucian uang yang dilakukanoleh korporasi dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang saat ini diatur secara implisit, sanksi pidana dengantegas disebutkan sedangkan sanksi perdata terimplisit dalam sanski tambahan. Kriteria sebuah delik pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi yang dapat diberlakukan konvergensi sanksi pidana dan perdata berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu apabila dugaan delik yang dilakukan oleh korporasi tersebut memenuhi unsur-unsur delik yang ada dalam Pasal 3, 4 atau 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta terhadap seluruh delikpencucian uang yang tindak pidana awalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2. Perlu direvisi kembali Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang agar norma yang ada dapat diterapkan secara efektif. Kata Kunci: Konvergensi, Pidana, Perdata, Pencucian Uang.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2024 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 09 Jan 2024 06:18 |
| Last Modified: | 09 Jan 2024 06:18 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67690 |
Actions (login required)
 |
View Item |
