Zarref Yazer Meddina, Andre (2023) Implementasi Pertanggung Jawaban Pemegang Saham PT Perorangan Dalam Pendirian Dan Pembubaran Perseroan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
JURNAL ANDRE ZARREF YAZER MEDDINA NPM 208100001 Implementasi Pertanggung Jawaban Pemegang Saham Pt Perorangan Dalam Pendirian Dan P.pdf Download (160kB) | Preview |
|
|
Text
Tesis Revisi Andre Zarref Yazer Meddina MKn.pdf Download (11MB) | Preview |
Abstract
Latar belakang dalam penulisan tesis ini adalah karena pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada tanggal 31 Maret 2023. Sebagai Undang-Undang yang baru dan telah di sahkan dari yang awalnya telah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan dan khususnya terhadap Usaha Mikro dan Kecil, Atau yang berkenaan Langsung dengan Pasal-pasal terkait Perseroan Perseorangan atau UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk Metode pendekatan penelitian dilakukan melalui yuridis normatif, dan kajian yang penulis lakukan terhadap Undang-Undang yang telah dibentuk pemerintah tersebut muncul identifikasi permasalahan, diantaranya soal bagaimana pertanggungjawaban pendiri dan status PT Perseorangan yang tidak melaporkan keuangan secara elektronik, serta konsekuensi hukum terkait pembubaran perseroan perorangan berdasarkan kententuan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Jo PermenkumHam nomor 21 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga Judul Tesisnya yang penulis kaji berjudul, Pertanggung Jawaban Pemegang Saham PT Perorangan Dalam Pendirian Dan Pembubaran Perseroan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil Jo Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu, wajib Laporan Keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 untuk dilaporkan Kepada Sistem Admnistrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik dan apabila tidak, akan ada sanksi- sanksi yang dikenakan. Terkait pertanggungjawaban, yaitu Perseroan Perorangan dapat dibubarkan karena, Keputusan pemegang saham PT Perorangan Tersebut, jangka waktu berdirinya PT Perorangan berakhir, penetapan pengadilan, kepailitian dan harta pailit perseroan perorangan tidak cukup untuk membayar kepailitan, dicabut nya perizinan berusaha perseroan perorangan sehingga kewajiban perseroan melakukan likuidasi dengan mengisi format pembubaran, dan di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021,Menteri Mencatat berakhirnya status badan hukum dan menghapus Nama Perseroan Perorangan. Kata-kata Kunci: Pertanggung jawaban, perseroan perorangan, Cipta kerja.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | RESEARCH REPORT |
| Divisions: | Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr SOER - |
| Date Deposited: | 27 Dec 2023 05:37 |
| Last Modified: | 09 Jan 2024 04:12 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67665 |
Actions (login required)
 |
View Item |
