PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIATASNYA DIBANGUN SEKOLAH DASAR OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Santi Oktavia, 191000015 (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIATASNYA DIBANGUN SEKOLAH DASAR OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (117kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 1.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 2.pdf Download (231kB) | Preview
	Text I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB) | Preview

Abstract

Sengketa pertanahan terjadi karena adanya klaim yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak dengan adanya ajuan penuntutan hak atas tanah, status tanah dan kepemilikannya. Yang dimaksud dengan “hak atas tanah” adalah hak yang mengizinkan pemegangnya untuk menggunakan tanah yang menjadi haknya dan/atau memperoleh hasilnya. Yang disebut “mengambil manfaat” adalah untuk kegiatan nonkonstruksi seperti peternakan, pertanian, perikanan dan perkebunan, sedangkan istilah “menggunakan” berarti hak atas tanah tersebut untuk kepentingan mendirikan bangunan. Di Indonesia, persoalan luas tanah juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain. Tidak tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu dan ketimpangan struktur penguasaan dan pemilik tanah. Seperti halnya yang sedang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu kasus SD Negeri Bunisari yang dibangun diatas tanah milik orang lain. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskriptif objek yang teliti melalui data yang terkumpul. Dan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu dengan menggunakan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara kepustakaan melalui inventarisasi berbagai peraturan yang relevan dengan penilitian ini. Semua kegiatan ini dilakukan dengan sistematis dan terarah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pemilik hak atas tanah eigendom berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahi perlindungan hukum pemegang hak atas tanah eigendom berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa, pengaturan hak eigendom diatur dalam pasal 1 Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan menteri Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah eigendom adalah Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang didapatkan dengan cara pengkorvesian hak atas tanah. Kata Kunci : UUPA, Sengketa Tanah, Penyelesaian Sengketa

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	24 Oct 2023 06:47
Last Modified:	24 Oct 2023 06:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67280

Actions (login required)

View Item