AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA

Muhamad Aditya Arfiandi, 191000103 (2023) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text 1. COVER.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB I.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB II.pdf Download (219kB) | Preview
	Text 11. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text 12. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text 13. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
Preview	Text 14. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (160kB) | Preview

Abstract

Perjanjian nominee sering disebut dengan istilah perwakilan atau pinjam nama berdasarkan surat pernyataan yang dibuat antara seseorang yang tidak mungkin secara hukum sebagai pemilik hak atas tanah tersebut. Dalam Pasal 21 ayat (1) jelas tertulis bahwa hak milik atas tanah di Indonesia hanya bisa dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Namun kerap dijumpai Warga Negara Asing (WNA) membeli tanah bersertifikat dengan cara meminjam nama seseorang WNI, selanjutnya dituliskan di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) namun penguasaan dan pemanfaatan tanah sepenuhnya dimiliki oleh WNA. Oleh karena itu seringkali timbul permasalahan disebabkan oleh orang asing yang menguasai tanah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum, akibat hukum dan penyelesaian sengketa perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dalam perspektif hukum agraria. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan akibat hukum perjanjian pinjam nama (nominee) terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara asing dalam perspektif hukum agraria. dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan hukum perjanjian nominee terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara asing secara tegas dilarang dalam Pasal 1320 KUH Perdata karena tidak memenuhi syarat objektif suatu sebab yang halal dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk para pihak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1335 jo 1337 KUH Perdata. Akibat hukumnya perjanjian nominee merupakan tindakan penyelundupan hukum, perikatan yang terjadi telah melanggar asas nasionalisme yang terdapat di dalam UUPA dan menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Penyelesaian sengketa perjanjian nominee pada umumnya menggunakan jalur non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun pada kasus yang terjadi di penelitian ini menggunakan jalur litigasi. Dalam penyelesaian sengketa jalur litigasi bersifat lebih formal dan sesuai prosedur serta menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah. Kata kunci : Perjanjian nominee, Penyelundupan hukum, UUPA

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	24 Oct 2023 06:34
Last Modified:	24 Oct 2023 06:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67279

Actions (login required)

View Item