Yusron Ihza, 161000302 (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG MASYARAKAT MENEMPATI TANAH MILIK NEGARA PT.KAI TANPA IZIN DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMER PER-13/MBU/09/2014. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A.COVER.pdf Download (128kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (240kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (294kB) | Preview |
|
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB) |
||
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB) |
||
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB) |
||
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB) | Preview |
Abstract
Penggunaan tanah negara tanpa izin hingga terbitnya atau terbentuknyan perundang – undangan di Indonesia di anggap menjadi suatu persalahan dikarnakan masih banyaknya masyarakat Indonesia khususnya di kampung Ranca Sampih yang tidak menggunakan tanah negara melalui perizinan sebagaimana yang di atur dalam penggunaan aset negara peraturan Menteri PER-13/MBU/09/2014 sehingga Dalam peraturan mentri nomer : Per – 13/MBU/09/2014. bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer), yang selanjutnya disebut BGS, adalah kerjasama BUMN dengan pihak lain untuk melakukan Pendayagunaan Aset Tetap berupa tanah dan/atau bangunan milik atau dikuasai BUMN dengan cara mendirikan bangunan, sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya diserahkan kepada BUMN setelah berakhinya jangka waktu. tanah tidak dapat digunakan tanpa adanya suatu perizinan serta tidak memiliki kekuatan hukum atas tanah tersebut sehingga menimbulkan masalah di kemudia hari. Studi ini menggunakan Yuridis Normatif dengan jenis Penelitian Kualitatif sehingga adanya pengkajian secara logis dan relevan terhadap ketentuan hukum yang sudah diatur oleh perundang-undangan. khususnya dalam pengaturan mengenai penggunaan tanah milik negara tanpa izin , Tahap Penelitian dilakukan secara Penelitian Kepustakaan, pengumpulan data, dan Wawancara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat di ciwidey khusunya tanah sepanjang jalur rel kereta api untuk memberikan kepastian hukum sebagaiman yang di atur dalam peraturan Menteri Menteri PER-13/MBU/09/2014
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
Depositing User: | Mr Hadiana - |
Date Deposited: | 14 Oct 2023 03:34 |
Last Modified: | 14 Oct 2023 03:34 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67238 |
Actions (login required)
View Item |