Mutia Harsya Putrinda, 191000270 (2023) PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN HM SEBAGAI KORBAN TERHADAP PENGANCAMAN DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVERpdf.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 1.pdf Download (133kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 2.pdf Download (140kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB) |
|
|
Text
J. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB) |
|
|
Text
K. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB) |
|
|
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (155kB) | Preview |
Abstract
Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling penting dan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Contohnya seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dapat diartikan bila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan maka ia terkena kekurangan secara finansial. Akibatnya banyak manusia yang memilih "jalan pintas" untuk melakukan sesuatu agar permasalahan finansialnya dapat teratasi. Salah satu opsi yang dapat dipilih adalah dengan meminjam uang. Zaman yang makin berkembang dengan kemudahan dan kecanggihan yang ada membuat manusia dapat meminjam uang secara online. Masalah muncul ketika peminjam tidak dapat membayar tagihan yang telah jatuh tempo, dalam hal ini penagihan akan dilimpahkan kepada pihak ketiga yaitu debt collector. Debt collector sering kali melakukan penagihan dengan cara mendatangi rumah atau kantor dan memaksa serta memaki peminjam agar membayar utangnya. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah mengenai bagaimana suatu aplikasi yang seharusnya memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan bantuan akan tetapi berujung berubah menjadi suatu ancaman yang mencekam dalam kehidupan masyarakat. Alat analisis yang digunakan Penulis dalam Memorandum Hukum ini adalah interpretasi hukum. Interpretasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi autentik, dan interpretasi sistematis. Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pengancaman dapat menjerat siapa pun dengan catatan bahwa unsur obyektif dan unsur subyektif nya terpenuhi. Akan tetapi, korban harus melakukan pengaduan agar tindak pidana pengancaman dapat diproses, karena berdasarkan ketentuan Pasal 369 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pengancaman ini adalah delik aduan. Penulis lebih menyetujui bahwa pinjaman online ilegal harus dibayar. Perjanjian yang dilaksanakan oleh pemberi dan penerima pinjaman pada pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dapat dibatalkan, karena penyelenggara pinjaman online tidak berizin atau tidak berwenang untuk bertindak. Korban wajib mengembalikan semua uang yang telah dipinjamnya meskipun ia meminjam melalui pinjaman online ilegal, karena perjanjian yang dibatalkan adalah keadaan kembali pulih seperti semula atau seperti sebelum perjanjian dibuat. Kata kunci : Pengancaman, Debt Collector, Pinjaman Online, Hukum Pidana.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 11 Oct 2023 06:27 |
| Last Modified: | 11 Oct 2023 06:27 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/67201 |
Actions (login required)
 |
View Item |
