Mentari Noor Rakhmawati, 181000538 (2023) STUDI KASUS PEMIDANAAN DIBAWAH BATAS PIDANA PENJARA PALING SINGKAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
A. COVER.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (166kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (160kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) |
|
|
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB) |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB) |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (126kB) | Preview |
Abstract
Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri seorang terdakwa hendaknya mempertimbangkan sesuai dengan yang tercantum pada undangundang dan walaupun ingin menggunakan kebebasan seorang hakim maka harus melihat keadilan di masyarakat, apabila hakim yang terbukti melakukan tindak pidana salah satunya suap maka sesuai Pasal 12 huruf c hakim dapat dijatuhi hukuman pidana minimal 4 tahun akan tetapi pada kenyataannya hakim yang melakukan suap tersebut dihukum dibawah aturan minimumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin menggali ratio decidendi dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst, dan seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan teori pemidanaan/tujuan pemidanaan. Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu mengacu pada asas legalitas yang maksudnya ialah segala putusan hakim harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada penulisan studi kasus ini, penulis akan menggunakan alat analisis berupa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal lebih menekankan makna teknis yuridis pada suatu aturan pasal misalnya makna pada Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Interpretasi sistematis digunakan karena hakim dalam putusannya harus dapat menafsirkan aturan yang diterapkan pada dalam Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst secara khierarki peraturan perundangundangan. Ratio decidendi dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah batas minimun khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst hakim menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator yang didasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) sehingga hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah minimum khusus yang tercantum pada Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya hakim menjatuhkan pidana berdasarkan teori pemidanaan relatif karena untuk mencegah tidak terjadinya kembali hakim melakukan praktik suap maka harus dihukum seberat-beratnya dengan alasan terdakwa seorang hakim, telah merusak nama baik institusi kehakiman, mengkhianati kepercayaan masyarakat, sehingga dapat dikaitkan dengan berbagai aturan seperi Pasal 12 huruf c yang diperberat dengan mengaitkan pada Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Hakim, Ratio Decidendi
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023 |
| Depositing User: | Mr Hadiana - |
| Date Deposited: | 02 Oct 2023 03:51 |
| Last Modified: | 02 Oct 2023 03:51 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/66347 |
Actions (login required)
 |
View Item |
