Mr, Mugiarto (2023) KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM KELUARGA. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.
|
Text
Mugiarto_MIH.pdf Download (563kB) | Preview |
|
|
Text
Tesis Mugiarto MH.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Perlindungan hukum represif dilaksanakan salah satunya dengan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga. Beberapa hal yang perlu dilakukan revisi pertama perlindungan saksi dan korban dalam KUHAP, kedua pengintegrasian LPSK dalam Criminal Justice System, ketiga penguatan peran kepolisian; kejaksaan; dan pengadilan dalam perlindungan terhadap saksi dan korban. Pelaksanaan ratifikasi Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU PA). Perlindungan dalam bentuk restitusi tersebut difasilitasi oleh LPSK dengan pertimbangan bahwa pelaku mempunyai kemampuan ekonomi untuk memberikan restitusi terhadap korban yakni ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana berupa biaya yang dikeluarkan orangtua korban untuk transportasi selama proses hukum, biaya pengurusan pengacara, dan biaya lain yang dikeluarkan akibat peristiwa pidana yang terjadi serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | RESEARCH REPORT |
| Depositing User: | Mr SOER - |
| Date Deposited: | 13 Sep 2023 09:48 |
| Last Modified: | 11 Jan 2024 01:46 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/65073 |
Actions (login required)
 |
View Item |
