PERAMPASAN ASET AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MENGGUNAKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE

NUR FAZRIN, ELGA (2023) PERAMPASAN ASET AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MENGGUNAKAN NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text ELGA NUR FAZRIN_MIH.docx Download (77kB)

Abstract

Korupsi di masa sekarang telah berkembang sebagai kejahatan luar biasa karena telah menggerogoti dan membahayakan keuangan dan perekonomian negara. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilakukan secara konvensional, yakni menemukan pelaku tindak pidana dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara ternyata belum cukup efektif menekan jumlah kejahatan korupsi. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi upaya yang dilakukan tidak hanya menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelakunya. Tetapi juga bagaimana mengembalikan aset-aset negara yang telah dicuri dengan melakukan perampasan aset-aset pelaku tindak pidana korupsi. Dari uraian di atas, dapat dilihat permasalahan yang diangkat adalah mengenai konsepsi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif dan dimasa yang akan datang. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan (NonConviction Based Asset Forfeiture) merupakan solusi untuk permasalahan perampasan aset korupsi ketika seseorang tidak dapat dituntut pidana. NCB Asset Forfeiture menghendaki perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu putusan pidana inkracht dan merupakan alternatif apabila seorang koruptor tidak dapat dituntut secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu Penerapan Perampasan Aset Non-Conviction Based (NCB)Asset Forfeiture Dalam Upaya Pemberian Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Konsepsi Non-Conviction Based Asset Forfeiture Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Perampasan aset melalui mekanisme hukum pidana didasarkan pada Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan perampasan aset melalui mekanisme gugatan perdata didasarkan pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu Kebijakan hukum pidana dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang akan datang dapat diperbaharui melalui kebijakan perundang-undangan, dengan segera mengesahkan Undang-undang Perampasan Aset. Kata Kunci: Hasil Korupsi, Perampasan Aset, Non Conviction Based Asset Forfeiture.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr PASCA-Asep -
Date Deposited:	11 Sep 2023 04:17
Last Modified:	11 Sep 2023 04:17
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/65041

Actions (login required)

View Item