PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ITIKAD BAIK BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN

UMAM, CHAERUL (2023) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS ITIKAD BAIK BERDASARKAN HUKUM PERJANJIAN. Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

	Text INSYAALLAH 19810029_Chaerul Umam_Sidang.doc Download (203kB)
Preview	Text Tesis Chaerul Umam MKn.pdf Download (15MB) | Preview

Abstract

Sebagai fasilitas untuk melaksanakan proses transaksi, penggunaan perjanjian baku dilakukan karena memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih optimal. Di sisi lain, perjanjian baku yang diformulasikan dalam konteks sektor lembaga perbankan menghadirkan isu yang kompleks karena tidak mencerminkan asas itikad baik sebab terdapat ketidakseimbangan daya tawar yang tidak menguntungkan bagi pihak debitur, sementara kreditur memiliki posisi yang lebih dominan baik secara psikologis maupun ekonomis dibandingkan dengan debitur. Bertransformasi menjadi isu yang perlu dihadapi kemudian merupakan hal yang harus diperhatikan, tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian baku berdasarkan asas itikad baik, serta akibat hukum dari penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian baku yang dibuat oleh notaris dalam perspektif perlindungan hukum. Penelitian yang dilaksanakan merupakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengintegrasikan peraturan hukum yang berlaku dalam konteks perlindungan hukum dan norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya, serta relevansinya dalam implementasi praktis dari peraturan-peraturan hukum tersebut dalam praktek lapangan. Dengan mengadakan analisis dokumen terhadap berbagai referensi hukum, literatur dan artikel yang berkaitan dengan penelitian atau topik yang dibahas. Hasil analisis tersebut kemudian dikaji secara deskriptif analitis guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai implementasi asas itikad baik dalam kerangka perjanjian baku. Asas itikad baik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, adalah bagian dari sistem komprehensif yang terkait dengan asas konsensus. Untuk membangun hubungan hukum yang sah, pengkajian mendalam terhadap latar belakang terbentuknya perjanjian sangatlah penting. Fase pra-perjanjian memainkan peran penting dalam menentukan konsekuensi hukum bagi para-pihak yang terlibat. Prasyarat untuk perjanjian yang sah berkaitan dengan fase ini, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kata kunci: Perjanjian Baku, Asas itikad baik

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Kenotariatan 2023
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	28 Aug 2023 09:27
Last Modified:	11 Jan 2024 03:03
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/64837

Actions (login required)

View Item