FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

M. Farhan Parasdika M., 171000300 (2023) FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KE TIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (324kB) | Preview
	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (210kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (171kB) | Preview

Abstract

Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan wewenang, tugas, dan keanggotaan dari lembaga legislatif seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD yang didalamnya juga termasuk dari DPRD Kota Bandar Lampung maka perlu dikaji apakah salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD Kota Bandar Lampung yaitu fungsi pengawasan dilaksanakan dan dijalankan secara baik sesuai dengan konstitusi dan landasan hukum di Indonesia serta memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan tiga permasalahan, yaitu : 1) Bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dihubungkan dengan Pasal 365 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD ? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan fungsi pengawasan ? dan 3) Bagaimana upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung dapat berjalan dengan efektif ? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder maupun data primer, dengan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang memperoleh sumber data sekunder yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (teori-teori, asas-asas, norma-norma, pasal-pasal di dalam undang-undang). Kesimpulan sementara ini kami dapatkan dari penelitian ini adalah fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesungguhnya merupakan sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi. Kendala yang dihadapi DPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan fungsi pengawasan adalah banyaknya Anggota DPRD Kota Bandar Lampung yang belum memahami fungsi pengawasan, banyaknya produk Peraturan Daerah yang dikeluarkan setiap tahun yang tidak segera diikuti dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan, Peraturan Bupati dibuat hanya oleh eksekutif tanpa adanya persetujuan dari DPRD Kota Bandar Lampung mengenai isi dari Peraturan tersebut, belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD khususnya Badan Perancangan Peraturan Daerah dalam memahami Peraturan Daerah dan kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah terhadap masyarakat. Upaya pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung dapat berjalan dengan efektif adalah melaksanakan optimalisasi peran DPRD merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan jalan keluarnya, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Daerah, dan DPRD

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	12 Apr 2023 06:50
Last Modified:	12 Apr 2023 06:50
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/63220

Actions (login required)

View Item