KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM CYBER TERRORISM

Risma Nurdiyanti, 181000381 (2023) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM CYBER TERRORISM. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A.COVER.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text F.BAB I.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text G.BAB II.pdf Download (256kB) | Preview
	Text H.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (40kB)
Preview	Text K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (126kB) | Preview

Abstract

Kejahatan terorisme siber merupakan fenomena kriminal baru di dunia maya. Kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan internet sebagai sarana komunikasi. Untuk memberantas kasus kejahatan terorisme khususnya kejahatan terorisme siber tidak dapat menggunakan cara yang biasa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih baik untuk memberantas kasus terorisme siber di Indonesia. Adapun identifikasi masalah yang penulis analisis yaitu pertama, bagaimana pengaturan mengenai cyber terrorism di Indonesia; kedua, bagaimana implementasi dari pengaturan mengenai cyber terrorism yang ada pada saat ini; dan ketiga, bagaimana seharusnya kebijakan hukum pidana dalam cyber terrorism di indonesia. Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan teori hukum serta putusan pengadilan yang digunakan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang ditekankan pada kaidah hukum dengan yuridis dengan cara mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan undang-undang yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan cyber terrorism tidak diatur dalam berbagai undang-undang aktif di Indonesia, baik itu undang-undang ITE maupun undang-undang pengendalian terorisme atau undang-undang lainnya. Implementasi dari pengaturan mengenai cyber terrorism yang ada pada saat ini masih memiliki banyak kelemahan hukum, aturan yang ada dalam undang-undang hanya memuat informasi kejahatan siber secara umum, belum membahas secara khusus pengaturan mengenai cyber terrorism. Kebijakan hukum pidana cyber terrorism pada masa yang akan datang di Indonesia perlu adanya pembaharuan hukum pidana dan harus dilaksanakan melalui pendekatan politik. Perbuatan para pelaku teroris siber harus dapat dipertanggungjawabkan agar pelaku dapat dipidana atas tindakan cyber terrorism. Kata Kunci : Kebijakan; Pidana; Terorisme Siber

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	10 Apr 2023 06:10
Last Modified:	10 Apr 2023 06:10
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/63078

Actions (login required)

View Item