PENGGUNAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 SEBAGAI DASAR PENYIMPANGAN PIDANA MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 63/PID.SUS/2021/PN MJN DI PENGADILAN NEGERI MAJENE

Abie Pramana, 191000203 (2023) PENGGUNAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 SEBAGAI DASAR PENYIMPANGAN PIDANA MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 63/PID.SUS/2021/PN MJN DI PENGADILAN NEGERI MAJENE. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (86kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (171kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (170kB) | Preview
	Text H. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text K. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
Preview	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (217kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana narkotika adalah suatu kejahatan luar biasa sehingga proses pemidanaannya diatur di dalam Undang – undang khusus yaitu Undang – undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan hakim harus mengacu terhadap Undang – undang tersebut, namun hakim dalam perkara tindak pidana narkotika No.63/Pid.Sus/2021/PN Mjn hakim menjatuhkan putusan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 yaitu 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara yang mana putusan tersebut berada dibawah ancaman minimum khusus, terlebih lagi terdakwa adalah seorang anggota Polri. Hal inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis studi kasus ini dengan menganalisis beberapa permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana narkotika? bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 63/Pid.Sus/PN Mjn di pengadilan negeri majene? dan bagaimana kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap undang - undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika? Penelitian ini penulis menggunakan alat analisis penafsiran atau intepretasi hukum. Intepretasi hukum adalah suatu metode penemuan hukum yang menjelaskan arti dalam peraturan undang – undang. Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisis kasus tersebut dengan Interpretasi Gramatikal, Sistematis dan Autentik. Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam mengadili perkara ini bertentangan dengan Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Undang – undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, hierarki Undang – undang Narkotika berkedudukan lebih tinggi dari Surat Edaran Mahkamah Agung. Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Polri, Ancaman Minimum Khusus, Hirearki Perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2023
Depositing User:	Mr Hadiana -
Date Deposited:	10 Apr 2023 03:34
Last Modified:	10 Apr 2023 03:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/63063

Actions (login required)

View Item